Indonesia adalah bangsa yang sangat religius karena kegiatan ritual dan aktivitas keagamaan dilakukan penuh semangat. Tempat-tempat ibadah selalu dipenuhi oleh umatnya yang melakukan ibadah. Namun ironisnya religiusitas bangsa tidak berimplikasi pada prilaku sosial manusia Indonesia. Terlalu banyak prilaku mulai dari rakyat biasa sampai para elit yang memberikan kita gambaran bahwa ada persoalan pada moralitas bangsa. Pejabat yang korupsi, pegawai bank yang bobol banknya sendiri, anggota DPR yang menonton video porno saat sidang sampai kekerasan atas nama Tuhan. Mengapa bangsa yang religius harus terperosok prilaku-prilaku tak bermoral?
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyebutkan setidak-tidaknya ada 155 kepala daerah di Indonesia yang terlibat pada tindak pidana korupsi. Ini berarti hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Jumlah ini belum termasuk tersangka korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD, DPRRI dan mantan-mantan menteri. Jika dijumlahkan dengan pejabat bawahan di semua instansi pemeirntahan di Indonesia, maka bisa saja terdapat ratusan bahkan ribuan koruptor di Indonesia.
Tidak hanya elite kekuasaan dan pegawai pemerintahan yang dicap sebagai koruptor. Pegawai swasta juga melakukan tindakan serupa . Ada banyak pegawai bank membobol bank tempatnya bekerja. Atau karyawan yang menggelapkan uang milik perusahaannya tempatnya bekerja.
Moralitas elite politik tidak hanya bisa dilihat dari tindakan korupsi yang dilakukannya, tetapi juga dari prilaku tak senonoh seperti menonton video porno saat sidang paripurna. Sebelumnya kita juga sudah banyak di sajikan berita bagaimana oknum anggota DPR video mesumnya tersebar luas di masyarakat. Prilaku yang kurang lebih sama juga dialami anggota DPRD di daerah. Tidak sedikit yang terlibat tindakan pidana mulai dari kekerasan dalam rumah tangga sampai dengan menjadi beking judi.
Yang paling membuat kita miris sebagai bangsa adalah maraknya prilaku tak bermoral dari mereka yang tampil secara fisik sangatlah beragama. Kekerasan atas nama agama adalah contoh nyata. Tentu sangat layak untuk dipertanyakan bagaimana sekelompok orang dengan berteriak-teriak menyebut nama Tuhan sambil mengacung-acungkan senjata tajam dan membakar rumah orang lain. Dimana moralitas ketika kekerasan demikian marak dan dibiarkan saja oleh Negara?
Tindakan demi tindakan tak bermoral terus saja muncul di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan tidak ada tindakan berarti yang bisa dilakukan untuk melakukan menghambat laju kemerosotan moralitas bangsa. Para elite politik sibuk dengan urusan kekuasaannya. Sementar a elit agama juga terlibat dalam kepentingan politik. Masyarakat Indonesia hampir pasti telah kehilangan keteladanan, kehilangan panutan. Padahal masyrakat Indonesia adalah masyrakat yang paternalistic, masyarakat yang banyak berharap dari tokoh panutan mereka.
Dimana Agama?
Bicara tentang soal agama, maka kita bisa pastikan bahwa dari tampilan permukaan, kita adalah bangsa yang religius. Simak saja televisi kita yang hampir setiap pagi menyiarkan acara-acara penuntun rohani. Sinteron-sinteron yang marak belakangan juga semakin jamak yang begenre religi. Simak pula bagaimana tampilan fisik elite politik kita di pusat kekuasaan, semuanya menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang religius.
Di tingkat akar rumput kesemarakan prilku religius juga tidak kalah. Tidak ada tempat ibadah di negeri ini yang tidak dibanjiri umat agama masing-masing. Ritual keagamaan adalah momen yang dirayakan penuh dengan semangat oleh para umatnya. Pembangunan tempat-tempat ibadah tidak pernah berhenti di negeri ini. Semuanya menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang religius jika ditinjau dari prilaku ritual yang dilakukan rakyat dan para elit nya.
Namun sayangnya prilaku ritual ini hanya berhenti sebagai laku ritual belaka dan tidak mewujud dalam prilaku sosial. Padahal dalam kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan adalan bagaimana laku ritual bisa di implementasikan dalam laku sosial. Jika prilaku ritual dilakukan atas dasar rasa bakti yang tulus kepada Tuhan, seharusnya prilaku sosialnya akan menempatkan kejujuran dan penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan di tempat teratas acuan tindakan dan prilaku manusia Indonesia. Ini berarti manusia Indonesia adalah manusia yang tidak akan melakukan tindakan korupsi dan manusia Indonesia adalah manusia-manusia yang cinta damai.
Realitas yang menjelma di hari-hari ini adalah realitas dimana ada keterputusan antara prilaku ritual dan prilaku sosial. Dalam pandangan teologis, keterputusan ini akibat dari adanya pembedaan yang sangat tajam antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Sorga dan neraka dianggap sebagai sesuatu yang ada nun jauh disana, dialami manusia setelah memasuki kematiannya. Sementara pandangan agama yang memungkinkanmanusia melakukan penebusan dosa-dosa menjadikan ketakutan akan neraka menjadi sangat berkurang. Yang paling membahayakan tentu saja adanya keyakinan bahwa dengan tindakan kekerasan justru sorga lah yang bisa akan digapai.
Dalam pandangan antroposentris, teori Koenjaraningrat tentang mentalitas manusia Indonesia masih relevan untuk dikemukakan. Menurut Antropolog Indonesia tersebut, mentalitas manusia Indonesia adalah mentalitas yang meremehkan mutu, suka menerabas, tak percaya diri sendiri, tak berdisiplin murni dan suka mengabaikan tanggungjawab yang kokoh. Mentalitas tersebut terbentuk karena terpengaruh atau bersumber pada sistem nilai budaya kita sejak beberapa generasi yang lalu, terkondisi sedemikian rupa sehingga bertahan dalam rentang waktu yang panjang. Sedangkan setelah revolusi kemerdekaan, mentalitas bangsa Indonesia bersumber pada kehidupan ketidakpastian, tanpa pedoman dan orientasi yang tegas. Hal ini disebabkan karena keberantakkan ekonomi dan kemunduran-kemunduran dalam berbagai sektor kehidupan sosial budaya.
Pandangan teologis dan antroposentris ini akan menjadi tidak berarti jika bangsa Indonesia memiliki kepemimpinan nasional yang berwatak dan bermoral mulia. Kelamahan bangsa Indonesia yang sangat paternalistik justru bisa menjadi keunggulan karena hanya dengan sosok pemimpin yang bermoral dan konsisten dengan perjuangan membela kepentingan rakyat, akan lahir inspirasi kuat dikalangan masyrakat akar rumput untuk jadi manusia bermoral. Sayangnya kita belum bisa mendapatkan pemimpin bermoral dan berakhlak mulia. Sistem pemilihan langsung hanya melahirkan pemimpin korup yang haus kekuasaan politik dan materi. Pemimpin yang hanya religius pada prilaku ritual dan penampilan fisik, belum religius dalam prilaku sosialnya. Masalah bangsa ini ada pada ketiadaan kepemimpinan nasional yang menginspirasi. Kemerosotan moral terjadi karena pemimpin bangsa Indonesia hari ini adalah pemimpin yang tak bermoral.
Wartawan,tinggal di Semarang.
Wednesday, April 20, 2011
Thursday, December 30, 2010
Sulitkah Mengatasi Kemacetan di Kota Denpasar?
Sama seperti kota lainnya di Indonesia, Denpasar berkembang nyaris tanpa kendali. Salah satu akibatnya adalah terjadinya kemacetan. Meski telah bisa diprediksi jauh-jauh hari, ternyata kemacetan sepertinya tidak secara sungguh-sungguh dicegah dan diatasi. Patut dipertanyakan tentang kinerja pemerintah daerah baik ditingkat propinsi maupun Kota Denpasar yang seolah-olah tiada daya mengatasi masalah kemacetan. Padahal jika sungguh-sungguh dan serius, kemacetan bukanlah soal super sulit untuk diatasi.
Kemacetan di Kota Denpasar adalah sesuatu yang telah diprediksi sejak lama. Penulis masih ingat ketika masih menjadi peliput berita di Harian Bali Post sekitar sembilan tahun yang lalu, saat dimana jalanan di Kota Denpasar belumlah semacet sekarang ini. Sebagai seorang wartawan baru, ketika itu penulis berkesempatan mewancarai Dr. Ketut Rahyuda, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Daerah Bali. Menurut Rahyuda, jalanan di kota Denpasar akan mengalami apa yang disebut dengan “hank”, istilah di dunia komputer untuk menunjukkan terjadinya kondisi tidak bisa bergerak (beroperasi) sebagaimana mestinya. Artinya kendaraan di jalanan kota Denpasar akan mengalami kemacetan total, sampai-sampai tak bisa bergerak. Rahyuda menambahkan, bahwa “hank” nya jalanan di kota Denpasar terjadi jika sistem transportasi massal tidak dengan segera diperbaiki.
Berita tentang pernyataan Rahyuda mengenai jalanan Kota Denpasar yang suatu saat akan mengalami kemacetan total (hank) menjadi topic hangat selama beberapa hari di Harian Bali Post. Banyak pihak yang kemudian menyatakan sikap sependapat dengan Rahyuda. Solusi pun kemudian coba diberikan beberapa pihak. Alternatif solusi mulai dari pengaturan jama kerja sampai pada pengadaan transportasi monorel juga dilontarkan.
Sesungguhnya, solusi mengatasi kemacetan, tidaklah sulit karena penyebabnya juga sesungguhnya sederhana. Tak terbantah kan bahwa kemacetan terjadi berakar pada persoalan pokok yakni volume kendaraan yang ada tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia. Karena itu meskipun dibuat sistem pengaturan lalu lintas yang canggih dan pembangunan jalan baru jenis apapun apakah itu jalan layang, under pass, bay pass, tidak akan mampu mengatasi masalah kemacetan . Hanya satu yang bisa dilakukan dan jika dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh dipastikan akan berhasil mengatasi kemacetan dalam jangka panjang. Langkah tersebut adalah pembatasan jumlah kendaraan yang ada di jalanan.
Pembatasan kendaraan di jalanan bisa dilakukan dengan; Pertama, menetapkan kebijakan pajak kendaraan pribadi secara progresif. Jika perlu pengenaan pajak progresif dilakukan secara signifikan hingga mencapai 100 persen untuk kepemilikan kendaraan berikutnya. Kedua, menetapkan kebijakan yang mempersulit pembelian kendaraan pribadi. Selama ini, pembelian kendaraan terutama roda dua demikian mudahnya. Bayangkan saja dengan uang muka hanya Rp 500 ribu, motor sudah bisa dikendarai. Maka berjibunlah kendaraan di jalanan. Pemerintah harus berani menetapkan pajak yang tinggi dan melarang pembelian kendaraan dengan uang muka yang sangat rendah. Dengan kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung akan melindungi masyarakat dari praktik lintah darat tersembunyi, karena faktanya uang muka dan cicilan jika ditotal menjadikan harga kendaraan menjadi jauh lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Secara bersamaan pemerintah akan melindungi generasi muda karena sampai saat ini telah banyak jatuh korban jiwa manusia di jalanan karena kecelakaan kendaraan roda dua.
Namun demikian, secara simultan pula pemerintah wajib menyediakan sarana transportasi massal yang benar-benar memenuhi lima prinsip utama yakni : aman, nyaman, murah, pasti dan menjangkau semua wilayah pemukiman. Transportasi umum harus dibuat menarik dan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan serta melayani masyarakat. Tidak seperti sekarang ini dimana angkutan umum di Kota Denpasar amatlah mahal, tidak nyaman, tidak pasti dan tidak menjangkau semua wilayah pemukiman.
Kebijakan ini harus diakui tidaklah mudah dan ini jelas akan menjadi tugas besar pemerintah yang memerlukan kesungguhan. Tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang hanya bekerja dengan sistem bussines as usual, bekerja dengan cara-cara biasa-biasa saja. Sibuk hanya dengan acara seremonial dan menghadiri peresmian ini dan itu.
Tugas Utama
Dalam pemerintahan yang yang mengabdi pada kesejahteraan rakyat (welfare state), transportasi massal adalah salah satu tugas utama disamping penyediaan air bersih dan pendidikan yang layak. Transportasi ibarat aliran darah yang ada dalam tubuh manusia. Kalau sistem aliran darah itu tersumbat atau macet, maka sakitlah badan bahkan bisa saja mati manusia itu. Demikian pula sebaliknya, jika aliran darah lancer, maka sehatlah manusia itu. Sistem transportasi yang baik akan menjadi pemicu terutama pada sektor ekonomi. Bayangkan berapa liter BBM yang akan bisa dihemat karena kendaraan yang ada jumlahnya terbatas? Berapa banyak biaya perbaikan jalan yang bisa dihemat karena jalanan bisa menjadi lebih awet. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa besar polusi udara bisa ditekan?
Pemimpin daerah harus menjadi pengambil kebijakan strategis dan berani. Tidak tunduk pada kekuatan-kekuatan penguasa modal. Selama ini ada dugaan bahwa ketiadaan keberanian untuk mempersulit kepemilikan kendaraan karena lobi yang kuat dari pemilik dealer-dealer kendaraan. Jika pemerintah menetapkan kebijakan mempersulit kepemilikan kendaraan maka dipastikan diler-diler tersebut akan mati.
Yang membuat kita bersama-sama sangat sedih dan prihatin adalah hingga saat ini tiada upaya yang benar-benar serius dilakukan oleh pemerintahan dalam menanggulangi kemacetan. Pemerintah seakan-akan tidak berdaya dan ketidakberdayaan ini sangatlah tidak bisa diterima. Bukankah mereka selama ini telah dibiayai kehidupannya dari uang pajak rakyat?. Kalau para birokrat itu terutama yang harusnya memikirkan tentang masalah transportasi memang merasa tak berdaya, harusnya mereka malu untuk makan gaji dari uang rakyat. Persoalanya mungkin bukannya pemerintah tidak mampu, melainkan tidak mau.
Penulis, Wartawan, Tinggal di Semarang
Kemacetan di Kota Denpasar adalah sesuatu yang telah diprediksi sejak lama. Penulis masih ingat ketika masih menjadi peliput berita di Harian Bali Post sekitar sembilan tahun yang lalu, saat dimana jalanan di Kota Denpasar belumlah semacet sekarang ini. Sebagai seorang wartawan baru, ketika itu penulis berkesempatan mewancarai Dr. Ketut Rahyuda, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Daerah Bali. Menurut Rahyuda, jalanan di kota Denpasar akan mengalami apa yang disebut dengan “hank”, istilah di dunia komputer untuk menunjukkan terjadinya kondisi tidak bisa bergerak (beroperasi) sebagaimana mestinya. Artinya kendaraan di jalanan kota Denpasar akan mengalami kemacetan total, sampai-sampai tak bisa bergerak. Rahyuda menambahkan, bahwa “hank” nya jalanan di kota Denpasar terjadi jika sistem transportasi massal tidak dengan segera diperbaiki.
Berita tentang pernyataan Rahyuda mengenai jalanan Kota Denpasar yang suatu saat akan mengalami kemacetan total (hank) menjadi topic hangat selama beberapa hari di Harian Bali Post. Banyak pihak yang kemudian menyatakan sikap sependapat dengan Rahyuda. Solusi pun kemudian coba diberikan beberapa pihak. Alternatif solusi mulai dari pengaturan jama kerja sampai pada pengadaan transportasi monorel juga dilontarkan.
Sesungguhnya, solusi mengatasi kemacetan, tidaklah sulit karena penyebabnya juga sesungguhnya sederhana. Tak terbantah kan bahwa kemacetan terjadi berakar pada persoalan pokok yakni volume kendaraan yang ada tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia. Karena itu meskipun dibuat sistem pengaturan lalu lintas yang canggih dan pembangunan jalan baru jenis apapun apakah itu jalan layang, under pass, bay pass, tidak akan mampu mengatasi masalah kemacetan . Hanya satu yang bisa dilakukan dan jika dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh dipastikan akan berhasil mengatasi kemacetan dalam jangka panjang. Langkah tersebut adalah pembatasan jumlah kendaraan yang ada di jalanan.
Pembatasan kendaraan di jalanan bisa dilakukan dengan; Pertama, menetapkan kebijakan pajak kendaraan pribadi secara progresif. Jika perlu pengenaan pajak progresif dilakukan secara signifikan hingga mencapai 100 persen untuk kepemilikan kendaraan berikutnya. Kedua, menetapkan kebijakan yang mempersulit pembelian kendaraan pribadi. Selama ini, pembelian kendaraan terutama roda dua demikian mudahnya. Bayangkan saja dengan uang muka hanya Rp 500 ribu, motor sudah bisa dikendarai. Maka berjibunlah kendaraan di jalanan. Pemerintah harus berani menetapkan pajak yang tinggi dan melarang pembelian kendaraan dengan uang muka yang sangat rendah. Dengan kebijakan ini, pemerintah secara tidak langsung akan melindungi masyarakat dari praktik lintah darat tersembunyi, karena faktanya uang muka dan cicilan jika ditotal menjadikan harga kendaraan menjadi jauh lebih tinggi dari harga sesungguhnya. Secara bersamaan pemerintah akan melindungi generasi muda karena sampai saat ini telah banyak jatuh korban jiwa manusia di jalanan karena kecelakaan kendaraan roda dua.
Namun demikian, secara simultan pula pemerintah wajib menyediakan sarana transportasi massal yang benar-benar memenuhi lima prinsip utama yakni : aman, nyaman, murah, pasti dan menjangkau semua wilayah pemukiman. Transportasi umum harus dibuat menarik dan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan serta melayani masyarakat. Tidak seperti sekarang ini dimana angkutan umum di Kota Denpasar amatlah mahal, tidak nyaman, tidak pasti dan tidak menjangkau semua wilayah pemukiman.
Kebijakan ini harus diakui tidaklah mudah dan ini jelas akan menjadi tugas besar pemerintah yang memerlukan kesungguhan. Tidak mungkin dilakukan oleh pemerintahan yang hanya bekerja dengan sistem bussines as usual, bekerja dengan cara-cara biasa-biasa saja. Sibuk hanya dengan acara seremonial dan menghadiri peresmian ini dan itu.
Tugas Utama
Dalam pemerintahan yang yang mengabdi pada kesejahteraan rakyat (welfare state), transportasi massal adalah salah satu tugas utama disamping penyediaan air bersih dan pendidikan yang layak. Transportasi ibarat aliran darah yang ada dalam tubuh manusia. Kalau sistem aliran darah itu tersumbat atau macet, maka sakitlah badan bahkan bisa saja mati manusia itu. Demikian pula sebaliknya, jika aliran darah lancer, maka sehatlah manusia itu. Sistem transportasi yang baik akan menjadi pemicu terutama pada sektor ekonomi. Bayangkan berapa liter BBM yang akan bisa dihemat karena kendaraan yang ada jumlahnya terbatas? Berapa banyak biaya perbaikan jalan yang bisa dihemat karena jalanan bisa menjadi lebih awet. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa besar polusi udara bisa ditekan?
Pemimpin daerah harus menjadi pengambil kebijakan strategis dan berani. Tidak tunduk pada kekuatan-kekuatan penguasa modal. Selama ini ada dugaan bahwa ketiadaan keberanian untuk mempersulit kepemilikan kendaraan karena lobi yang kuat dari pemilik dealer-dealer kendaraan. Jika pemerintah menetapkan kebijakan mempersulit kepemilikan kendaraan maka dipastikan diler-diler tersebut akan mati.
Yang membuat kita bersama-sama sangat sedih dan prihatin adalah hingga saat ini tiada upaya yang benar-benar serius dilakukan oleh pemerintahan dalam menanggulangi kemacetan. Pemerintah seakan-akan tidak berdaya dan ketidakberdayaan ini sangatlah tidak bisa diterima. Bukankah mereka selama ini telah dibiayai kehidupannya dari uang pajak rakyat?. Kalau para birokrat itu terutama yang harusnya memikirkan tentang masalah transportasi memang merasa tak berdaya, harusnya mereka malu untuk makan gaji dari uang rakyat. Persoalanya mungkin bukannya pemerintah tidak mampu, melainkan tidak mau.
Penulis, Wartawan, Tinggal di Semarang
Sunday, December 26, 2010
Timnas Sepak Bola Negeri Lebay
Saya sampai sekarang tidak habis pikir, mengapa perhatian terhadap sepak bola Indonesia yang bisa masuk babak Final Piala AFF 2010 begitu besarnya. Padahal prestasi ini bukanlah sesuatu yang luar biasa mengingat sebelumnya Indonesia pernah menggapai babak final pada kejuaraan yang sama. Kalau saja prestasi PSSI kali ini adalah masuk final piala Asia misalnya, gegap gempita dukungan seluruh komponen bangsa ini mungkin masih bisa saya terima. Tetapi kali ini belum ada peningkatan prestasi, karena tahta juara Asia Tenggara belum ada ditangan. Lalu mengapa bisa dukungan dan perhatian yang ada demikian besarnya, sampai-sampai seorang presiden SBY menonton semua laga semifinal secara langsung di stadion Gelora Bung Karno. Seolah-olah tidak ada kerjaan lain yang lebih berguna.
Saya pecinta sepak bola. Meski tidak berprestasi mentereng, setiap Indonesia berlaga melawan negara lain disebuah ajang kejuaraan dan itu disiarkan televisi, saya menyempatkan diri untuk menonton. Saya tentu berharap Indonesia bisa juara suatu saat, meski itu nyaris selalu menjadi harapan kosong. Mungkin karena kenyataan itulah saya tidak pernah lagi berharap terlalu tinggi, Indonesia bisa menjadi juara disbuah ajang bergengsi. Kalaupun juara saya akan gembira, kalaupun kalah ya biasa saja.
Khusus untuk kejuaraan tingkat Asia Tenggara, prestasi Indonesia bisa dibilang stabil. Stabil menjadi semifinalis atau finalis dan stabil belum pernah menggapai juara I. Sampai tulisan ini saya buatpun juara belum ada ditangan Timnas Indonesia. Jadi emosi saya juga stabil-stabil saja menyikapi apa yang diraih timnas saat ini.
Ketika saya menengok ke sekeliling saya terutama apa yang saya lihat melalui media massa, maka saya pun menjadi terkejut-kejut. Masyarakat Indonesia menjadi demikian tergila-gila dengan Timnas Sepakbola Indonesia. Ada berita tentang kaos Timnas yang laris manis, ada berita tentang orang yang ngantri beli tiket pertandingan sepak bola, ada berita tentang timnas yang diajak wara-wiri dijamu makan malam, dan banyak lagi berita-berita seputar timnas yang menurut saya sudah diluar akal sehat.
Mungkin inilah resiko sebagai bangsa yang kalau dalam istilah anak-anak muda sekarang disebut "lebay". Ya bangsa ini benar-benar lebay. Kadang kalau saatnya cinta, ya cinta membabi buta. Nah kalau pas saatnya membenci, maka akan membenci setengah mati. Akal sehat kita telah lama terkubur dalam benak yang paling dalam. Tidak ada lagi sikap yang proposional dalam menanggapi sesuatu. Begitu saja semuanya ikut larut dan tidak mampu berpikir sehat dan sewajarnya. Ironisnya justru para pemimpin negeri ini juga ikut larut dan mengambil ruang kesempatan untuk pencitraan diri dan kelompoknya. Semuanya berlomba-lomba menjadi pihak yang paling perhatian terhadap keberadaan timnas. Bahkan ada tokoh politik yang memberi hibah tanah 25 hektar bagi timnas untuk homebase.
Ditingkat akar rumput, kehilangan akal sehat ditunjukkan dengan kerelaan mengantri tiket dan bahkan membuat kerusuhan ketika panitia dianggap tidak becus. Yang paling memprihatinkan ada 1 orang yang disebutkan di berita televisi meninggal saat antri tiket. Mengapa harus sampai demikian masyarakat menyalurkan euforia kecintaan terhadap timnas yang kalau mau jujur, sekali lagi belum begitu berprestasi.
Apa yang kita lihat saat ini, menjadikan kita harus berpikir ulang. Kembalikan akal sehat kita pada tempatnya. Dukunglah timnas dengan sewajarnya dan tidak berlebihan. Presiden lakukanlah tugas sebagaimana mestinya, jangan melihat ini sebagai kesempatan untuk menaikan citra. Himbaulah para tokoh politik untuk bersikap sewajarnya. Bersabarlah hingga Timnas benar-benar juara. Jika sudah juara mari kita rayakan dengan sewajarnya juga. Jika sudah juara, jamulah mereka makan malam, makan pagi atau makan siang. Jika sudah juara, berilah pemain timnas bonus sewajarnya.
Saya pecinta sepak bola. Meski tidak berprestasi mentereng, setiap Indonesia berlaga melawan negara lain disebuah ajang kejuaraan dan itu disiarkan televisi, saya menyempatkan diri untuk menonton. Saya tentu berharap Indonesia bisa juara suatu saat, meski itu nyaris selalu menjadi harapan kosong. Mungkin karena kenyataan itulah saya tidak pernah lagi berharap terlalu tinggi, Indonesia bisa menjadi juara disbuah ajang bergengsi. Kalaupun juara saya akan gembira, kalaupun kalah ya biasa saja.
Khusus untuk kejuaraan tingkat Asia Tenggara, prestasi Indonesia bisa dibilang stabil. Stabil menjadi semifinalis atau finalis dan stabil belum pernah menggapai juara I. Sampai tulisan ini saya buatpun juara belum ada ditangan Timnas Indonesia. Jadi emosi saya juga stabil-stabil saja menyikapi apa yang diraih timnas saat ini.
Ketika saya menengok ke sekeliling saya terutama apa yang saya lihat melalui media massa, maka saya pun menjadi terkejut-kejut. Masyarakat Indonesia menjadi demikian tergila-gila dengan Timnas Sepakbola Indonesia. Ada berita tentang kaos Timnas yang laris manis, ada berita tentang orang yang ngantri beli tiket pertandingan sepak bola, ada berita tentang timnas yang diajak wara-wiri dijamu makan malam, dan banyak lagi berita-berita seputar timnas yang menurut saya sudah diluar akal sehat.
Mungkin inilah resiko sebagai bangsa yang kalau dalam istilah anak-anak muda sekarang disebut "lebay". Ya bangsa ini benar-benar lebay. Kadang kalau saatnya cinta, ya cinta membabi buta. Nah kalau pas saatnya membenci, maka akan membenci setengah mati. Akal sehat kita telah lama terkubur dalam benak yang paling dalam. Tidak ada lagi sikap yang proposional dalam menanggapi sesuatu. Begitu saja semuanya ikut larut dan tidak mampu berpikir sehat dan sewajarnya. Ironisnya justru para pemimpin negeri ini juga ikut larut dan mengambil ruang kesempatan untuk pencitraan diri dan kelompoknya. Semuanya berlomba-lomba menjadi pihak yang paling perhatian terhadap keberadaan timnas. Bahkan ada tokoh politik yang memberi hibah tanah 25 hektar bagi timnas untuk homebase.
Ditingkat akar rumput, kehilangan akal sehat ditunjukkan dengan kerelaan mengantri tiket dan bahkan membuat kerusuhan ketika panitia dianggap tidak becus. Yang paling memprihatinkan ada 1 orang yang disebutkan di berita televisi meninggal saat antri tiket. Mengapa harus sampai demikian masyarakat menyalurkan euforia kecintaan terhadap timnas yang kalau mau jujur, sekali lagi belum begitu berprestasi.
Apa yang kita lihat saat ini, menjadikan kita harus berpikir ulang. Kembalikan akal sehat kita pada tempatnya. Dukunglah timnas dengan sewajarnya dan tidak berlebihan. Presiden lakukanlah tugas sebagaimana mestinya, jangan melihat ini sebagai kesempatan untuk menaikan citra. Himbaulah para tokoh politik untuk bersikap sewajarnya. Bersabarlah hingga Timnas benar-benar juara. Jika sudah juara mari kita rayakan dengan sewajarnya juga. Jika sudah juara, jamulah mereka makan malam, makan pagi atau makan siang. Jika sudah juara, berilah pemain timnas bonus sewajarnya.
Friday, December 10, 2010
Menggugat Demokrasi Indonesia
Demokrasi adalah pemenang dari pertarungan panjang antar ideologi di dunia sepanjang sejarah modern umat manusia. Komunisme sebagai satu-satunya penantang tangguh, telah ditundukkan ketika Uni Soviet mengalami keruntuhannya. Kini masyarakat dunia tidak lagi bisa berpaling dari ideologi demokrasi karena sepertinya tidak lagi pilihan lainnya yang lebih masuk akal. Kalaupun komunisme memang masih hidup di sejumlah Negara, faktanya rakyat di Negara tersebut hidupnya tidaklah lebih baik terutama dari aspek kesejahteraan. Kuba dan Korut adalah Negara yang masih menganut system komunisme, rakyatnya belum bisa dikatakan sejahtera. Hanya Cina yang bisa disebutkan sebagai Negara yang berhasil dalam kesejahteraan rakyat meski masih menganut system komunis.
Negara-negara eropa dan Amerika menjadi bukti nyata keberhasilan demokrasi karena rakyat di Negara tersebut realatif lebih sejahtera. Demokrasi berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan karena dalam system demokrasi, pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan diawasi oleh wakil-wakil rakyat yang juga dipilih langsuing oleh rakyat dan duduk di badan legislative. Pemimpin yang dipilih langsung rakyatnya tentu akan lebih memperhatikan rakyat. Pemimpin ini tidak akan berbuat diluar ketentuan karena dia diawasi oleh para wakil rakyat. Demokrasi memungkinkan kepentingan rakyatlah yang paling penting diatas kepentingan yang lain. Jadilah kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.
Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah menerapkan system demokrasi yang nyaris utuh yakni dengan system “one man one vote”? Adakah para pemimpinnya telah memikirkan rakyat sebagaimana mestinya? Adakah para wakil rakyat yang dipilih telah melakukan fungsi pengawasannya secara baik dan benar?. Dan yang paling penting dari semua indikator tersebut, adakah tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi lebih baik?
Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung tingkat kesejahteraan, menjadikan Indonesia secara data memiliki kekuatan yang cukup baik. Ini berarti tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dalam data dianggap sudah baik. Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung angka-angka yang menentukan indikator kekuatan ekonomi sebuah Negara terletak pada penekannya hanya pada akumulasi total kekayaan seluruh rakyat dibagi jumlah penduduk. Artinya kekayaan seluruh rakyat baik yang superkaya sampai yang super miskin di jumlahkan. Tentu saja angkanya bisa sangat besar. Dan ketika dibagi dengan jumlah rakyat, tanpa memandang miskin dan kaya, maka jumlahnya bisa cukup besar. Inilah yang dalam ilmu ekonomi disebuat dengan tingkat penghasilan rata-rata penduduk. Kalau tingkat penghasilan rata-rata penduduk sebuah Negara besar, maka tingkat kesejahteraanya dianggap layak. Dari kajian ini, terlihat kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia masuk katagori baik-baik saja.
Sejumlah indikator ekonomi lainnya juga kurang lebih bermakna sama. Yang aterjadi adalah penjumlah total kekayaan dan kurang melihat pada fakta riil sampai ketingkat kondisi ekonomi masyarakat terbawah. Boleh saja rakyat mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin sulit terbeli. Atau ada begitu banyak kasus bunuh diri berlatar belakang kesulitan ekonomi. Tetapi semua fakta yang meragukan tingkat kesejahteraaan rakyat itu semua akan tidak berarti sama sekali ketika misalnya dalam hal cadangan devisa Negara cukup tinggi, atau jumlah arus modal yang masuk sangat besar.
Indikator-indikator ekonomi tersebut lalu membawa konsekuensi pada tertutupnya realitas paling nyata dari masalah tentang kesejahteraan. Sehingga ketika ditarik pada konteks keberhasilan system demokrasi di Indonesia, para pemimpin akan menyebut dengan bangga, bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan demokrasi. Kebanggaan semakin bertambah ketika pujian datang dari Negara-negara lain yang menempatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 yang pantas untuk dicontoh.
Ralatif amannya sejumlah pemilihan umum di Indonesia, memang menjadi fakta bahwa ternyata rakyat Indonesia mampu berdemokrasi dengan baik. Terjadi sejumlah konflik, namun mampu diatasi dan atau berlalu begitu saja. Semua pemilihan kepala daerah misalnya telah berhasil memilih kepala daerah dan meski ada gugatan-gugatan, toh tetap bisa dilantik dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Demikian juga dengan wakil rakyat di DPRD, DPR dan DPD telah dipilih rakyat dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya.
Hanya saja kini kita sedang dihadapkan pada realitas yang sangat menyayat hati nurani kita, karena ternyata hamper semua pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung justru gagal menjadi pemimpin sesungguhnya. Rakyat tidaklah menjadi perhatian utama para pemimpin karena sejumlah kasus-kasus korupsi telah menjerat mereka. Kalaupun tidak terungkap sebagai kasus, prilaku korup tetap bisa nampak karena nyaris kepentingan rakyat banyak diabaikan. Setelah menjadi pemimpin dan duduk dikursi empuk kekuasaan, prilaku mereka yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak secara langsung tidak ada perbedaan kualitas. Pemimpin tetap saja terlalu sibuk dengan urusan rutin mereka dan gagal melakukan terobosan yang berarti dalam mengangkat harkat martabat rakyat yang dipimpinnya.
Janji-janji ketika kampanye tidak banyak yang direalisasikan. Bahkan terkesan dilupakan. Uniknya adalah, rakyat pun seakan-akan ikut lupa akan janji-janji pemimpin dimasa-masa kampanyenya. Tidak ada lagi yang mengingat apalagi berusaha untuk menagih.
Sementara itu para wakil rakyat yang juga dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan prilaku yang tidak lebih baik. Kunjungan kerja kesana-kemari menghabiskan uang rakyat. Berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya dengan membuat aturan-aturan mengenai berbagai macam tunjangan-tunjangan. Kalaupun ada dari mereka yang berbicara, semuanya nyaris hanyalah suara kosong yang tidak pernah memiliki dampak apapun. Alih-alaih memikirkan rakyat banyak, para wakil rakyat sibuk menghitung dana-dana bantuan sosial yang akan diberikan kepada para konstituennya untuk menyenangkan hati mereka. Itupun kalau masih sempat akan dikorupsi juga. Dana bantuan social membangun jembatan di desa bisa jadi angka resminya mencapai Rp 100 juta. Lalu 50 persen atau bahkan lebih dimasukan kekantong oknum wakil rakyat dan sisanya baru benar-benar digunakan untuk membangun. Ini praktik yang umum, dan hanya wakil rakyat yang bernasib apes saja yang akan ketahuan. Itupun bisa jadi mereka tidak akan diapa-apakan oleh aparat hukum karena mereka punya uang untuk menyuap.
Inilah wajah demokrasi Indonesia hari ini. Boleh saja secara prosedural telah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi secara substantif, masih sangat layak untuk dipertanyakan. Sistem demokrasi apapun apakah itu dipilih langsung rakyat dengan system one man one vote ataukah system perwakilan, watak manusia pemimpinnya tidak banyak berbeda. Hanya saja perbedaannya terletak pada biaya yang dikeluarkan dalam system demokrasi pemilihan kepala daerah langsung biayanya sangatlah tidak murah. Angkanya bisa mencapai puluhan hingga milyaran rupiah. Bahkan kalau ada gugatan dari calon yang kalah dan gugatanya menang, maka akan ada pemilihan ulang. Artinya dana yang harus dikeluarkan akan bertambah lagi.
Negara-negara eropa dan Amerika menjadi bukti nyata keberhasilan demokrasi karena rakyat di Negara tersebut realatif lebih sejahtera. Demokrasi berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan karena dalam system demokrasi, pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan diawasi oleh wakil-wakil rakyat yang juga dipilih langsuing oleh rakyat dan duduk di badan legislative. Pemimpin yang dipilih langsung rakyatnya tentu akan lebih memperhatikan rakyat. Pemimpin ini tidak akan berbuat diluar ketentuan karena dia diawasi oleh para wakil rakyat. Demokrasi memungkinkan kepentingan rakyatlah yang paling penting diatas kepentingan yang lain. Jadilah kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.
Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah menerapkan system demokrasi yang nyaris utuh yakni dengan system “one man one vote”? Adakah para pemimpinnya telah memikirkan rakyat sebagaimana mestinya? Adakah para wakil rakyat yang dipilih telah melakukan fungsi pengawasannya secara baik dan benar?. Dan yang paling penting dari semua indikator tersebut, adakah tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi lebih baik?
Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung tingkat kesejahteraan, menjadikan Indonesia secara data memiliki kekuatan yang cukup baik. Ini berarti tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dalam data dianggap sudah baik. Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung angka-angka yang menentukan indikator kekuatan ekonomi sebuah Negara terletak pada penekannya hanya pada akumulasi total kekayaan seluruh rakyat dibagi jumlah penduduk. Artinya kekayaan seluruh rakyat baik yang superkaya sampai yang super miskin di jumlahkan. Tentu saja angkanya bisa sangat besar. Dan ketika dibagi dengan jumlah rakyat, tanpa memandang miskin dan kaya, maka jumlahnya bisa cukup besar. Inilah yang dalam ilmu ekonomi disebuat dengan tingkat penghasilan rata-rata penduduk. Kalau tingkat penghasilan rata-rata penduduk sebuah Negara besar, maka tingkat kesejahteraanya dianggap layak. Dari kajian ini, terlihat kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia masuk katagori baik-baik saja.
Sejumlah indikator ekonomi lainnya juga kurang lebih bermakna sama. Yang aterjadi adalah penjumlah total kekayaan dan kurang melihat pada fakta riil sampai ketingkat kondisi ekonomi masyarakat terbawah. Boleh saja rakyat mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin sulit terbeli. Atau ada begitu banyak kasus bunuh diri berlatar belakang kesulitan ekonomi. Tetapi semua fakta yang meragukan tingkat kesejahteraaan rakyat itu semua akan tidak berarti sama sekali ketika misalnya dalam hal cadangan devisa Negara cukup tinggi, atau jumlah arus modal yang masuk sangat besar.
Indikator-indikator ekonomi tersebut lalu membawa konsekuensi pada tertutupnya realitas paling nyata dari masalah tentang kesejahteraan. Sehingga ketika ditarik pada konteks keberhasilan system demokrasi di Indonesia, para pemimpin akan menyebut dengan bangga, bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan demokrasi. Kebanggaan semakin bertambah ketika pujian datang dari Negara-negara lain yang menempatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 yang pantas untuk dicontoh.
Ralatif amannya sejumlah pemilihan umum di Indonesia, memang menjadi fakta bahwa ternyata rakyat Indonesia mampu berdemokrasi dengan baik. Terjadi sejumlah konflik, namun mampu diatasi dan atau berlalu begitu saja. Semua pemilihan kepala daerah misalnya telah berhasil memilih kepala daerah dan meski ada gugatan-gugatan, toh tetap bisa dilantik dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Demikian juga dengan wakil rakyat di DPRD, DPR dan DPD telah dipilih rakyat dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya.
Hanya saja kini kita sedang dihadapkan pada realitas yang sangat menyayat hati nurani kita, karena ternyata hamper semua pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung justru gagal menjadi pemimpin sesungguhnya. Rakyat tidaklah menjadi perhatian utama para pemimpin karena sejumlah kasus-kasus korupsi telah menjerat mereka. Kalaupun tidak terungkap sebagai kasus, prilaku korup tetap bisa nampak karena nyaris kepentingan rakyat banyak diabaikan. Setelah menjadi pemimpin dan duduk dikursi empuk kekuasaan, prilaku mereka yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak secara langsung tidak ada perbedaan kualitas. Pemimpin tetap saja terlalu sibuk dengan urusan rutin mereka dan gagal melakukan terobosan yang berarti dalam mengangkat harkat martabat rakyat yang dipimpinnya.
Janji-janji ketika kampanye tidak banyak yang direalisasikan. Bahkan terkesan dilupakan. Uniknya adalah, rakyat pun seakan-akan ikut lupa akan janji-janji pemimpin dimasa-masa kampanyenya. Tidak ada lagi yang mengingat apalagi berusaha untuk menagih.
Sementara itu para wakil rakyat yang juga dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan prilaku yang tidak lebih baik. Kunjungan kerja kesana-kemari menghabiskan uang rakyat. Berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya dengan membuat aturan-aturan mengenai berbagai macam tunjangan-tunjangan. Kalaupun ada dari mereka yang berbicara, semuanya nyaris hanyalah suara kosong yang tidak pernah memiliki dampak apapun. Alih-alaih memikirkan rakyat banyak, para wakil rakyat sibuk menghitung dana-dana bantuan sosial yang akan diberikan kepada para konstituennya untuk menyenangkan hati mereka. Itupun kalau masih sempat akan dikorupsi juga. Dana bantuan social membangun jembatan di desa bisa jadi angka resminya mencapai Rp 100 juta. Lalu 50 persen atau bahkan lebih dimasukan kekantong oknum wakil rakyat dan sisanya baru benar-benar digunakan untuk membangun. Ini praktik yang umum, dan hanya wakil rakyat yang bernasib apes saja yang akan ketahuan. Itupun bisa jadi mereka tidak akan diapa-apakan oleh aparat hukum karena mereka punya uang untuk menyuap.
Inilah wajah demokrasi Indonesia hari ini. Boleh saja secara prosedural telah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi secara substantif, masih sangat layak untuk dipertanyakan. Sistem demokrasi apapun apakah itu dipilih langsung rakyat dengan system one man one vote ataukah system perwakilan, watak manusia pemimpinnya tidak banyak berbeda. Hanya saja perbedaannya terletak pada biaya yang dikeluarkan dalam system demokrasi pemilihan kepala daerah langsung biayanya sangatlah tidak murah. Angkanya bisa mencapai puluhan hingga milyaran rupiah. Bahkan kalau ada gugatan dari calon yang kalah dan gugatanya menang, maka akan ada pemilihan ulang. Artinya dana yang harus dikeluarkan akan bertambah lagi.
Friday, December 03, 2010
SBY, Komunikator yang Buruk?
Berulangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat banyak pihak salah paham tentang pernyataan atau statementnya di media. Yang terbaru adalah kesalahpahaman terkait masalah “Demokrasi VS Monarki” menyangkut keistimewaan Jogjakarta. Ketika seorang presiden sebuah negara membuat rakyatnya berulangkali mengalami kesalahpahaman, tentu ada persoalan mendasar yang dialami SBY sebagai seorang komunikator.
Dalam ilmu komunikasi, setidaknya ada 4 komponen penting yang memegang peranan penting bagi efektivitas penyampaian sebuah pesan yakni komunikator (sender), pesan itu sendiri (massage), saluran yang dipergunakan (channel) dan penerima pesan (komunikan/receiver). Ketidakberesan pada salah satu komponen tersebut tentu akan membawa pengaruh pada kegagalan penyampaian makna yang dimaksudkan oleh si komunikator
Pada kasus kesalahpahaman yang dibuat oleh SBY maka kita bisa melihat bahwa ada persoalan yang tidak beres pada komponen komunikator. Sebagai seorang penyampai pesan atau komunikator SBY, mengalami ketidakberesan dalam proses pengolahan berbagai informasi agar menjadi pesan yang tepat. Proses pengolahan informasi untuk menjadi pesan dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada dalam diri komunikator.
Menurut Ruben&Stewart untuk menjadi komunikator yang bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan, pastinya harus menerapkan syarat-syarat antara lain: kedekatan dengan khalayak, mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik, kesamaan dengan komunikan, dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya.
Dari sejumlah syarat tersebut, maka SBY sebenarnya telah memenuhi hampir keseluruhannya kecuali pada syarat pertama yakni kedekatannya dengan khalayak. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah pemahaman yang mendalam tentang siapa yang sedang diajak berkomunikasi.
Sebagai seorang pejabat Negara, SBY dalam setiap statement publiknya pastilah akan disampaikan kepada masyarakat luas sebagai penerima pesan. Fakta bahwa masyarakat Indonesia terfragmentasi dalam berbagai tingkatan status ekonomi, pendidikan dan latar belakang social yang berbeda wajb dipahami oleh SBY sebagai seorang presiden terkait posisinya sebagai seorang komunikator.
Jika sebagai seorang komunikator, SBY memahami siapa komunikannya tentu ia tak akan menyampaikan pesan yang tidak dapat ditangkap dengan baik oleh pihak penerima pesan. Jadi disini pemahaman tentang rakyat Indonesia menjadi factor yang penting. Kalau kemudian terjadi terlalu banyak kesalahpahaman, maka SBY bisa dikatakan kurang memahami rakyat Indonesia secara utuh. Sangatlah ironis seorang presiden dengan masa jabatan hamper enam tahun lamanya, terkesan kurang memahami rakyatnya. Dampaknya SBY menjadi seorang komunikator yang buruk.
Penerima Penghargaan
Namun demikian, fakta lain yang memebuktikan SBY pernah mendapat penghargaan sebagai Presiden Komunikator Terbaik Dunia dari praktisi komunikasi korporat dan publik yang tergabung dalam the Public Affairs Asia, Februari lalu, tentu akan memancing kita untuk memperdebatkan pernyataan yang menyebut kalau SBY adalah seorang komunikator yang buruk. Disamping itu, kemenangan SBY dalam pemilihan langsung 2009 lalu dengan sangat telak juga membuktikan bahwa komunikasi yang dibangun SBY dengan tim suksesnya tidaklah diragukan lagi kehandalannya. Lalu bagaimana menjelaskan lebih lanjut tentang persoalan kesalahpahaman dari komunikasi yang dilakukan SBY selama ini?
Stephen W. Littlejohn seorang teoritisi ilmu komunikasi menyatakan bahwa seorang komunikator dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Tinjauan sosiopsikologis menjadi pendekatan yang paling objektif untuk memahami seorang komunikator. Sosiopsikologis lebih berkaitan dengan keadaan yang ada dalam diri seorang komunikator, baik itu terkait watak, sifat bawaan termasuk faktor-faktor biologis.
Ketika SBY menjadi seoorang komunikator yang berhadapan langsung dengan berbagai peristiwa atau isu, maka SBY akan cenderung membawa aspek sosiopsikologisnya. Ini berarti watak dan sifat bawaaan lahir SBY akan menjadi faktor kunci untuk menentukan apakah SBY akan menjadi seorang komunikator yang baik atau buruk. Kalau kemudian terjadi banyak kesalahpahaman, maka posisi SBY sebagai komunikator tidaklah bisa dikatakan baik. Ini berarti ada persoalan pada faktor sosiopsikologis seorang SBY.
Situasi yang berbeda dihadapi ketika SBY sedang melakukan kampanye politik pemilihan presiden. Peran dari kerja tim jauh lebih berperan daripada aspek sosiopsikologis seorang SBY. Disini peran dari tim sukseslah yang menentukan apakah SBY akan menjadi seorang komunikator yang baik atau buruk. Penerimaan penghargaan sebagai komunikator politik yang baik sesungguhnya bukanlah mencerminkan pribadi SBY yang asli, melainkan hanyalah hasil polesan yang membentuk citra “seolah-olah”.
Dalam ilmu komunikasi, setidaknya ada 4 komponen penting yang memegang peranan penting bagi efektivitas penyampaian sebuah pesan yakni komunikator (sender), pesan itu sendiri (massage), saluran yang dipergunakan (channel) dan penerima pesan (komunikan/receiver). Ketidakberesan pada salah satu komponen tersebut tentu akan membawa pengaruh pada kegagalan penyampaian makna yang dimaksudkan oleh si komunikator
Pada kasus kesalahpahaman yang dibuat oleh SBY maka kita bisa melihat bahwa ada persoalan yang tidak beres pada komponen komunikator. Sebagai seorang penyampai pesan atau komunikator SBY, mengalami ketidakberesan dalam proses pengolahan berbagai informasi agar menjadi pesan yang tepat. Proses pengolahan informasi untuk menjadi pesan dipengaruhi oleh banyak faktor yang ada dalam diri komunikator.
Menurut Ruben&Stewart untuk menjadi komunikator yang bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada komunikan, pastinya harus menerapkan syarat-syarat antara lain: kedekatan dengan khalayak, mempunyai kesamaan dan daya tarik sosial dan fisik, kesamaan dengan komunikan, dikenal kredibilitasnya dan otoritasnya.
Dari sejumlah syarat tersebut, maka SBY sebenarnya telah memenuhi hampir keseluruhannya kecuali pada syarat pertama yakni kedekatannya dengan khalayak. Dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah pemahaman yang mendalam tentang siapa yang sedang diajak berkomunikasi.
Sebagai seorang pejabat Negara, SBY dalam setiap statement publiknya pastilah akan disampaikan kepada masyarakat luas sebagai penerima pesan. Fakta bahwa masyarakat Indonesia terfragmentasi dalam berbagai tingkatan status ekonomi, pendidikan dan latar belakang social yang berbeda wajb dipahami oleh SBY sebagai seorang presiden terkait posisinya sebagai seorang komunikator.
Jika sebagai seorang komunikator, SBY memahami siapa komunikannya tentu ia tak akan menyampaikan pesan yang tidak dapat ditangkap dengan baik oleh pihak penerima pesan. Jadi disini pemahaman tentang rakyat Indonesia menjadi factor yang penting. Kalau kemudian terjadi terlalu banyak kesalahpahaman, maka SBY bisa dikatakan kurang memahami rakyat Indonesia secara utuh. Sangatlah ironis seorang presiden dengan masa jabatan hamper enam tahun lamanya, terkesan kurang memahami rakyatnya. Dampaknya SBY menjadi seorang komunikator yang buruk.
Penerima Penghargaan
Namun demikian, fakta lain yang memebuktikan SBY pernah mendapat penghargaan sebagai Presiden Komunikator Terbaik Dunia dari praktisi komunikasi korporat dan publik yang tergabung dalam the Public Affairs Asia, Februari lalu, tentu akan memancing kita untuk memperdebatkan pernyataan yang menyebut kalau SBY adalah seorang komunikator yang buruk. Disamping itu, kemenangan SBY dalam pemilihan langsung 2009 lalu dengan sangat telak juga membuktikan bahwa komunikasi yang dibangun SBY dengan tim suksesnya tidaklah diragukan lagi kehandalannya. Lalu bagaimana menjelaskan lebih lanjut tentang persoalan kesalahpahaman dari komunikasi yang dilakukan SBY selama ini?
Stephen W. Littlejohn seorang teoritisi ilmu komunikasi menyatakan bahwa seorang komunikator dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Tinjauan sosiopsikologis menjadi pendekatan yang paling objektif untuk memahami seorang komunikator. Sosiopsikologis lebih berkaitan dengan keadaan yang ada dalam diri seorang komunikator, baik itu terkait watak, sifat bawaan termasuk faktor-faktor biologis.
Ketika SBY menjadi seoorang komunikator yang berhadapan langsung dengan berbagai peristiwa atau isu, maka SBY akan cenderung membawa aspek sosiopsikologisnya. Ini berarti watak dan sifat bawaaan lahir SBY akan menjadi faktor kunci untuk menentukan apakah SBY akan menjadi seorang komunikator yang baik atau buruk. Kalau kemudian terjadi banyak kesalahpahaman, maka posisi SBY sebagai komunikator tidaklah bisa dikatakan baik. Ini berarti ada persoalan pada faktor sosiopsikologis seorang SBY.
Situasi yang berbeda dihadapi ketika SBY sedang melakukan kampanye politik pemilihan presiden. Peran dari kerja tim jauh lebih berperan daripada aspek sosiopsikologis seorang SBY. Disini peran dari tim sukseslah yang menentukan apakah SBY akan menjadi seorang komunikator yang baik atau buruk. Penerimaan penghargaan sebagai komunikator politik yang baik sesungguhnya bukanlah mencerminkan pribadi SBY yang asli, melainkan hanyalah hasil polesan yang membentuk citra “seolah-olah”.
Wednesday, September 01, 2010
Denpasar, (benar-benar) Sorganya para Preman.
Kasus kekerasan dengan pelaku kelompok tertentu yang identik dengan preman kembali terjadi di Denpasar. Tidak tanggung-tanggung peristiwa terjadi di Sekolah Dwijendra di kawasan Kreneng yang berada tidak sampai 300 meter dari Markas Polisi Daerah Bali. Sekelompok massa dari sebuah organisasi bela diri menyerbu dan melakukan kekerasan terhadap dua orang satpam serta menantang perwira TNI yang hendak melerai (Bali Post, 1/9). Sungguh sebuah peristiwa yang sangat pantas mengundang keprihatinan kita bersama karena ternyata kekerasan oleh kelompok preman sama sekali tidak berkurang bahkan malah semakin menjadi-jadi.
Banyak catatan kekerasan melibatkan kelompok preman yang tidak saja mengakibatkan kerugian materi tetapi juga nyawa melayang. Kejadiannya bisa beruntun dan seolah-olah tak mampu dicegah oleh pihak keamanan. Tidak ada rasa takut sedikitpun bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan. Tidak takut akan akibat bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat kerugian di pihak lain. Bahkan para preman sepertinya tidak punya rasa takut akan tindakan hukum yang harus mereka tanggung. Seakan-akan ini negeri yang tidak memiliki hukum dan yang berlaku adalah hukum rimba.
Mengurai kekusutan persoalan premanisme di Kota Denpasar sebenarnya bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap tegas pihak aparat keamanan/kepolisian dan berani berada pada posisi diametral/berseberangan dengan kelompok preman. Ketegasan sikap ini sangatlah penting, mengingat sampai saat ini diakui atau tidak kelompok-kelompok preman yang ada di Denpasar memiliki kedekatan hubungan dengan sejumlah oknum kepolisian. Paling tidak para pentolan preman adalah orang-orang yang dikenal dan cukup dekat dengan petinggi kepolisian. Ini seperti menjadi rahasia umum, mengingat fakta bahwa sesungguhnya tidak sulit untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi "pemimpin" kelompok preman karena keberadaan mereka memang sangat terbuka dan mudah diketahui masyarakat. Bagi anda yang cukup dekat dengan kehidupan malam atau sering dugem di lokasi-lokasi semacam karaoke, mungkin anda akan disajikan fakta bahwa para preman dan oknum polisi sering berkaraoke bareng sambil menenggak minuman keras bahkan narkoba.
Kapolri Bambang Hendarso Danuri, pada masa awal dilantik pernah menyatakan perang terhadap para preman. Alhasil operasi menciduk para preman pun kemudian dilakukan di beberapa kota besar. Sampai saat ini masih cukup sering dilakukan operasi para preman, hanya saja yang ditangkap preman kelas teri semacam para pemalak dan bahkan para pengamen jalanan. Kepolisian Daerah Bali, tidak pernah terdengar melakukan operasi para preman dan ini cukup menjadi pertanda bahwa memang sejumlah petinggi Polisi di Bali memiliki kedekatan dengan para preman.
Kalau saja ada keberanian sikap untuk secara tegas berseberangan dengan para preman dalam artian tidak berkonco ria dengan para preman, maka kepolisian akan bisa bersikap jauh lebih tegas. Pengawasan atas organisasi Preman bisa dengan mudah dilakukan dan sedikit saja ada gerakan yang mencurigakan polisi bisa mengambil langkah pencegahan. Harusnya kepolisian daerah bali khusunya mereka yang ada dalam wilayah tugasnya yakni Polwil Kota Denpasar bisa dengan mudah mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh para preman.
Pada sisi lain, kelompok preman juga merupakan bagian yang sering dimanfaatkan dalam kepentingan politik bagi sejumlah elite partai politik. Bahkan tidak sedikit elite parpol di Denpasar yang mengandalkan kelompok-kelompok preman untuk menjaga kekuasaan dan menjamin kekuasaannya tidak diganggu gugat pihak lain. Sebenarnya ini merupkan bagian dari modus yang lazim dipergunakan dimasa orde baru. Golkar ketika itu tidak segan-segan merekrut pentolan preman untuk menjadi orang penting di Golkar bahkan mencalonkan mereka sebagai wakil rakyat. Sejumlah orang yang dikenal sebagai tokohnya para preman memang tercatat pernah menjabat sebagai wakil rakyat, misalnya saja Minggik dan ada lagi nama-nama lainnya. Ironisnya para era reformasi, praktik merangkul para preman tidak berhenti, justru semakin parah. Jika pada era Golkar pimpinannya masih dipegang orang-orang yang realtif intelek, maka diera refromasi saat PDI P berjaya, maka pimpinan partainya adalah preman itu sendiri.
Cara merangkul dan mengakomodir kelompok preman untuk kepentingan politik sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Karena itulah, dulu diera awal tahun 2000 an ketika Walikota Denpasar (Puspoyoga) membentuk apa yang dinamakan Forum Peduli Denpasar (FPD), saya sudah melihat akan terjadi dampak buruk dalam jangka panjang. "Melegalkan" para preman amatlah sangat tidak bijak dan ini merupakan pilihan yang sangat fatal akibatnya. Faktanya memang demikian. Tindakan kekerasanpun kemudian sama sekali tidak terhindarkan. Peristiwa di era itu yang paling saya ingat adalah tindakan FPD yang melakukan teror kepada salah seorang anggota DPRD Kota dari PAN yang berseberangan dengan Walikota. Lalu masa-masa berikutnya, dengan silih berganti peristiwa kekerasanpun terjadi oleh kelompok-kelompok preman yang digalang oleh para elite-elite politik.
Atas sejumlah fenomena diatas, maka dimasa mendatang masih akan sangat sulit berharap bahwa tindakan premanisme akan segera berhenti di kota Denpasar. Selama kepolisian melalui oknum-oknumnya tetap berkonco ria dengan para preman, dan para elite parpol tetap "menghidupi" para preman, maka premanisme akan tetap merajalela. Ini belum lagi kalau kita melihat betapa kehidupan masyrakat kota Denpasar terutama yang merupakan penduduk Asli Denpasar, kini sudah sangat terdesak diberbagai bidang. Secara ekonomi mereka dikalahkan oleh para pendatang yang jauh lebih ulet dan tekun bekerja. Sementara pemuda-pemuda Denpasar semakin hari menjadi semakin malas, jobless (pengangguran) tetapi memiliki keinginan untuk bisa hidup enak terus. Lingkungan yang semakin permisif juga menjadikan pemuda-pemuda Denpasar semakin banyak yang tidak terkendali. Meminum minuman keras misalnya menjadi pemandangan yang dianggap lumrah dan wajar. Tak satupun dari kita yang mampu menghentikannya. Dan mungkin tidak ada setupun dari kita termasuk para parat keamanan dan para pejabat pemerintahan apakah itu lurah, camat, atau walikota yang mampu mengatasi masalah ini. Denpasar akan tetap menjadi sorganya bagi para preman.
Banyak catatan kekerasan melibatkan kelompok preman yang tidak saja mengakibatkan kerugian materi tetapi juga nyawa melayang. Kejadiannya bisa beruntun dan seolah-olah tak mampu dicegah oleh pihak keamanan. Tidak ada rasa takut sedikitpun bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan. Tidak takut akan akibat bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat kerugian di pihak lain. Bahkan para preman sepertinya tidak punya rasa takut akan tindakan hukum yang harus mereka tanggung. Seakan-akan ini negeri yang tidak memiliki hukum dan yang berlaku adalah hukum rimba.
Mengurai kekusutan persoalan premanisme di Kota Denpasar sebenarnya bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap tegas pihak aparat keamanan/kepolisian dan berani berada pada posisi diametral/berseberangan dengan kelompok preman. Ketegasan sikap ini sangatlah penting, mengingat sampai saat ini diakui atau tidak kelompok-kelompok preman yang ada di Denpasar memiliki kedekatan hubungan dengan sejumlah oknum kepolisian. Paling tidak para pentolan preman adalah orang-orang yang dikenal dan cukup dekat dengan petinggi kepolisian. Ini seperti menjadi rahasia umum, mengingat fakta bahwa sesungguhnya tidak sulit untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi "pemimpin" kelompok preman karena keberadaan mereka memang sangat terbuka dan mudah diketahui masyarakat. Bagi anda yang cukup dekat dengan kehidupan malam atau sering dugem di lokasi-lokasi semacam karaoke, mungkin anda akan disajikan fakta bahwa para preman dan oknum polisi sering berkaraoke bareng sambil menenggak minuman keras bahkan narkoba.
Kapolri Bambang Hendarso Danuri, pada masa awal dilantik pernah menyatakan perang terhadap para preman. Alhasil operasi menciduk para preman pun kemudian dilakukan di beberapa kota besar. Sampai saat ini masih cukup sering dilakukan operasi para preman, hanya saja yang ditangkap preman kelas teri semacam para pemalak dan bahkan para pengamen jalanan. Kepolisian Daerah Bali, tidak pernah terdengar melakukan operasi para preman dan ini cukup menjadi pertanda bahwa memang sejumlah petinggi Polisi di Bali memiliki kedekatan dengan para preman.
Kalau saja ada keberanian sikap untuk secara tegas berseberangan dengan para preman dalam artian tidak berkonco ria dengan para preman, maka kepolisian akan bisa bersikap jauh lebih tegas. Pengawasan atas organisasi Preman bisa dengan mudah dilakukan dan sedikit saja ada gerakan yang mencurigakan polisi bisa mengambil langkah pencegahan. Harusnya kepolisian daerah bali khusunya mereka yang ada dalam wilayah tugasnya yakni Polwil Kota Denpasar bisa dengan mudah mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh para preman.
Pada sisi lain, kelompok preman juga merupakan bagian yang sering dimanfaatkan dalam kepentingan politik bagi sejumlah elite partai politik. Bahkan tidak sedikit elite parpol di Denpasar yang mengandalkan kelompok-kelompok preman untuk menjaga kekuasaan dan menjamin kekuasaannya tidak diganggu gugat pihak lain. Sebenarnya ini merupkan bagian dari modus yang lazim dipergunakan dimasa orde baru. Golkar ketika itu tidak segan-segan merekrut pentolan preman untuk menjadi orang penting di Golkar bahkan mencalonkan mereka sebagai wakil rakyat. Sejumlah orang yang dikenal sebagai tokohnya para preman memang tercatat pernah menjabat sebagai wakil rakyat, misalnya saja Minggik dan ada lagi nama-nama lainnya. Ironisnya para era reformasi, praktik merangkul para preman tidak berhenti, justru semakin parah. Jika pada era Golkar pimpinannya masih dipegang orang-orang yang realtif intelek, maka diera refromasi saat PDI P berjaya, maka pimpinan partainya adalah preman itu sendiri.
Cara merangkul dan mengakomodir kelompok preman untuk kepentingan politik sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Karena itulah, dulu diera awal tahun 2000 an ketika Walikota Denpasar (Puspoyoga) membentuk apa yang dinamakan Forum Peduli Denpasar (FPD), saya sudah melihat akan terjadi dampak buruk dalam jangka panjang. "Melegalkan" para preman amatlah sangat tidak bijak dan ini merupakan pilihan yang sangat fatal akibatnya. Faktanya memang demikian. Tindakan kekerasanpun kemudian sama sekali tidak terhindarkan. Peristiwa di era itu yang paling saya ingat adalah tindakan FPD yang melakukan teror kepada salah seorang anggota DPRD Kota dari PAN yang berseberangan dengan Walikota. Lalu masa-masa berikutnya, dengan silih berganti peristiwa kekerasanpun terjadi oleh kelompok-kelompok preman yang digalang oleh para elite-elite politik.
Atas sejumlah fenomena diatas, maka dimasa mendatang masih akan sangat sulit berharap bahwa tindakan premanisme akan segera berhenti di kota Denpasar. Selama kepolisian melalui oknum-oknumnya tetap berkonco ria dengan para preman, dan para elite parpol tetap "menghidupi" para preman, maka premanisme akan tetap merajalela. Ini belum lagi kalau kita melihat betapa kehidupan masyrakat kota Denpasar terutama yang merupakan penduduk Asli Denpasar, kini sudah sangat terdesak diberbagai bidang. Secara ekonomi mereka dikalahkan oleh para pendatang yang jauh lebih ulet dan tekun bekerja. Sementara pemuda-pemuda Denpasar semakin hari menjadi semakin malas, jobless (pengangguran) tetapi memiliki keinginan untuk bisa hidup enak terus. Lingkungan yang semakin permisif juga menjadikan pemuda-pemuda Denpasar semakin banyak yang tidak terkendali. Meminum minuman keras misalnya menjadi pemandangan yang dianggap lumrah dan wajar. Tak satupun dari kita yang mampu menghentikannya. Dan mungkin tidak ada setupun dari kita termasuk para parat keamanan dan para pejabat pemerintahan apakah itu lurah, camat, atau walikota yang mampu mengatasi masalah ini. Denpasar akan tetap menjadi sorganya bagi para preman.
Tuesday, August 31, 2010
Tuntaskan Konflik dengan Malaysia, Presiden SBY harus sungguh-sungguh Bekerja untuk Rakyat
Hari Senin 30 Agustus 2010, Program Acara "Ngobrol bareng Mbah Mangun" di Cakra Semarang TV mengangkat topik "Bagaimana Harusnya Pemerintah Menyikapi Persoalan dengan Malaysia". Banyak hal menarik yang bisa diambil dari program dialog interaktif, terutama beragamanya tanggapan dari pemirsa melalui saluran telepon. Mbah Mangun yang merupakan nama akrab dari Ismangoen Notosapoetro tokoh masyrakat Jawa Tengahk juga memberikan argumentasi yang mungkin bisa dikatagorikan sebagai sebuah solusi.
Banyak dari pemirsa yang berinteraktif melalui SMS dan telepon yang bernada marah, penuh nasionalisme dan patritisme mengobarkan semangat "konfrontasi" dengan Malaysia. Tetapi ada yang sebagian mencoba melihat masalah ini dengan melakukan introspeksi diri, bahwa masalah dengan Malaysia adalah bagian dari betapa rapuhnya kondisi bangsa ini. Pemimpin yang tidak pernah jelas dan tegas sikapnya, semakin memperparah keadaan. Yang paling luara biasa adalah ketika persoalan ini ditanggapi oleh banyak kalangan dengan nada geram, tetap saja presiden SBY adem ayem. Padahal jika dilihat bahwa bergeraknya sejumlah komponen rakyat melalui aksi demonstrasi tidak lepas dari ketiadaan sikap tegas dari pemerintah. Karena pemerintah tidak kunjung bisa mewakili aspirasi masyrakat, akhirnya masyarakat mengambil langkahnya sendiri.
Namun sikap pemerintah yang sekarang ini terkait persoalan dengan Malaysia, tidak sepenuhnya mengundang ketidakpuasan. Pak Budi, penelepon dari Semarang misalnya mengatakan Indonesia tidak perlu bersikap berlebihan karena memang Indonesia saat ini harus diakui kalah dalam segalanya. Apalagi, lanjut Pak Budi, istrinya saat ini sedang ada di Malaysia dalam kepentingan bekerja mengais rejeki. Apa jadinya jika Indonesia benar-benar perang dengan Malaysia, bisa-bisa istri Pak Budi tidak kembali ke Semarang. Ini memang menjadi persoalan yang cukup pelik terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang sedang bekerja di Malaysia. Menurut data yang ada, setidak-tidaknya tercatat ada dua juta jiwa rakyat Indonesia yang saat ini mengais reejeki di negeri Jiran tersebut.
Mbah Mangun memahami betul pendapat dari Pak Budi. Dan tentu saja dalam kondisi seperti sekarang, dimana merupakan era modern, jalan perang fisik secara langsung bukanlah pilihan utama. Langkah diplomasi yang lebih baik yang harusnya di lakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tidak lain dan tidak bukan haruslah dilakukan oleh Presiden SBY. Ketegasan sikap dalam berdiplomasi bisa diwujudkan dalam bentuk penyampaian sikap yang benar-benar lugas dan tegas. Ini untuk membuat Malaysia bisa sedikit lebih gormat kepada bangsa Indonesia. Jika ini terjadi maka, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia akan semakin dihormati sebagaimana mestinya.
Lebih jauh, Mbah Mangun menyebutkan bahwa persoalan yang demikian peliknya mendera bangsa ini harus diakui telah menyeret bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak lagi bisa dihormati oleh bangsa lainnya. Dengan tingkat korupsi yang demikian menguat, dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan dengan lemahnya kekuatan militer (banyak pesawat TNI yang jatuh, apalagi yang bisa membuat negara lain hormat kepada Indonesia. Belum lagi ekspor TKI yang dilakukan adalah TKI dengan kualifikasi ketrampilan yang rendah untuk menjadi pembantu rumah tangga yang nasibnya tdak sedikit yang mengalami siksaan.
Jika ingin ada penghargaan dari bangsa lain, maka yang harus dilakukan Presiden SBY adalah sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugasnya membela rakyat Indonesia agar bisa lebih sejahtera. Korupsi harus benar-benar diberantas, tidak hanya dalam tataran wacana atau retorika belaka. Demikian pula dengan perbaikan nasib petugas-petugas negara yang bertugas di wilayah perbatasan. Mutlak harus diperhatikan dan diberikan penghidupan yang benar-benar layak.
Pada akhirnya, persoalan dengan Malaysia adalah peringatan dari Tuhan, bahwa bangsa ini harus benar-benar melakukan introspeksi diri. Terutama para pemimpinnya agar melayani rakyat dengan lebih baik dan tanpa pretensi untuk menjaga jabatannya semata. Sikap Malaysia mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Indonesia benar-benar perlu banyak berbenah agar penghormatan terhadap bangsa ini oleh bangsa lain bisa diraih kembali.
Kalau saja indonesia benar-benar perang dengan Malaysia, one by one, tanpa bantuan negara lain, tidak sulit bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Tetapi perang bukanlah penyelesaian. Yang mutlak saat ini adalah presiden SBY harus benar-benar bekerja untuk rakyat, dan itu akan menyelesaikan banyak sekali persoalan. Termasuk persoalan dengan Malaysia.
Banyak dari pemirsa yang berinteraktif melalui SMS dan telepon yang bernada marah, penuh nasionalisme dan patritisme mengobarkan semangat "konfrontasi" dengan Malaysia. Tetapi ada yang sebagian mencoba melihat masalah ini dengan melakukan introspeksi diri, bahwa masalah dengan Malaysia adalah bagian dari betapa rapuhnya kondisi bangsa ini. Pemimpin yang tidak pernah jelas dan tegas sikapnya, semakin memperparah keadaan. Yang paling luara biasa adalah ketika persoalan ini ditanggapi oleh banyak kalangan dengan nada geram, tetap saja presiden SBY adem ayem. Padahal jika dilihat bahwa bergeraknya sejumlah komponen rakyat melalui aksi demonstrasi tidak lepas dari ketiadaan sikap tegas dari pemerintah. Karena pemerintah tidak kunjung bisa mewakili aspirasi masyrakat, akhirnya masyarakat mengambil langkahnya sendiri.
Namun sikap pemerintah yang sekarang ini terkait persoalan dengan Malaysia, tidak sepenuhnya mengundang ketidakpuasan. Pak Budi, penelepon dari Semarang misalnya mengatakan Indonesia tidak perlu bersikap berlebihan karena memang Indonesia saat ini harus diakui kalah dalam segalanya. Apalagi, lanjut Pak Budi, istrinya saat ini sedang ada di Malaysia dalam kepentingan bekerja mengais rejeki. Apa jadinya jika Indonesia benar-benar perang dengan Malaysia, bisa-bisa istri Pak Budi tidak kembali ke Semarang. Ini memang menjadi persoalan yang cukup pelik terutama bagi mereka yang memiliki anggota keluarga yang sedang bekerja di Malaysia. Menurut data yang ada, setidak-tidaknya tercatat ada dua juta jiwa rakyat Indonesia yang saat ini mengais reejeki di negeri Jiran tersebut.
Mbah Mangun memahami betul pendapat dari Pak Budi. Dan tentu saja dalam kondisi seperti sekarang, dimana merupakan era modern, jalan perang fisik secara langsung bukanlah pilihan utama. Langkah diplomasi yang lebih baik yang harusnya di lakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini tidak lain dan tidak bukan haruslah dilakukan oleh Presiden SBY. Ketegasan sikap dalam berdiplomasi bisa diwujudkan dalam bentuk penyampaian sikap yang benar-benar lugas dan tegas. Ini untuk membuat Malaysia bisa sedikit lebih gormat kepada bangsa Indonesia. Jika ini terjadi maka, warga negara Indonesia yang ada di Malaysia akan semakin dihormati sebagaimana mestinya.
Lebih jauh, Mbah Mangun menyebutkan bahwa persoalan yang demikian peliknya mendera bangsa ini harus diakui telah menyeret bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak lagi bisa dihormati oleh bangsa lainnya. Dengan tingkat korupsi yang demikian menguat, dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi dan dengan lemahnya kekuatan militer (banyak pesawat TNI yang jatuh, apalagi yang bisa membuat negara lain hormat kepada Indonesia. Belum lagi ekspor TKI yang dilakukan adalah TKI dengan kualifikasi ketrampilan yang rendah untuk menjadi pembantu rumah tangga yang nasibnya tdak sedikit yang mengalami siksaan.
Jika ingin ada penghargaan dari bangsa lain, maka yang harus dilakukan Presiden SBY adalah sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugasnya membela rakyat Indonesia agar bisa lebih sejahtera. Korupsi harus benar-benar diberantas, tidak hanya dalam tataran wacana atau retorika belaka. Demikian pula dengan perbaikan nasib petugas-petugas negara yang bertugas di wilayah perbatasan. Mutlak harus diperhatikan dan diberikan penghidupan yang benar-benar layak.
Pada akhirnya, persoalan dengan Malaysia adalah peringatan dari Tuhan, bahwa bangsa ini harus benar-benar melakukan introspeksi diri. Terutama para pemimpinnya agar melayani rakyat dengan lebih baik dan tanpa pretensi untuk menjaga jabatannya semata. Sikap Malaysia mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Indonesia benar-benar perlu banyak berbenah agar penghormatan terhadap bangsa ini oleh bangsa lain bisa diraih kembali.
Kalau saja indonesia benar-benar perang dengan Malaysia, one by one, tanpa bantuan negara lain, tidak sulit bagi Indonesia untuk meraih kemenangan. Tetapi perang bukanlah penyelesaian. Yang mutlak saat ini adalah presiden SBY harus benar-benar bekerja untuk rakyat, dan itu akan menyelesaikan banyak sekali persoalan. Termasuk persoalan dengan Malaysia.
Subscribe to:
Posts (Atom)