Menggugat Demokrasi Indonesia

Demokrasi adalah pemenang dari pertarungan panjang antar ideologi di dunia sepanjang sejarah modern umat manusia. Komunisme sebagai satu-satunya penantang tangguh, telah ditundukkan ketika Uni Soviet mengalami keruntuhannya. Kini masyarakat dunia tidak lagi bisa berpaling dari ideologi demokrasi karena sepertinya tidak lagi pilihan lainnya yang lebih masuk akal. Kalaupun komunisme memang masih hidup di sejumlah Negara, faktanya rakyat di Negara tersebut hidupnya tidaklah lebih baik terutama dari aspek kesejahteraan. Kuba dan Korut adalah Negara yang masih menganut system komunisme, rakyatnya belum bisa dikatakan sejahtera. Hanya Cina yang bisa disebutkan sebagai Negara yang berhasil dalam kesejahteraan rakyat meski masih menganut system komunis.

Negara-negara eropa dan Amerika menjadi bukti nyata keberhasilan demokrasi karena rakyat di Negara tersebut realatif lebih sejahtera. Demokrasi berhasil mendorong peningkatan kesejahteraan karena dalam system demokrasi, pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat dan diawasi oleh wakil-wakil rakyat yang juga dipilih langsuing oleh rakyat dan duduk di badan legislative. Pemimpin yang dipilih langsung rakyatnya tentu akan lebih memperhatikan rakyat. Pemimpin ini tidak akan berbuat diluar ketentuan karena dia diawasi oleh para wakil rakyat. Demokrasi memungkinkan kepentingan rakyatlah yang paling penting diatas kepentingan yang lain. Jadilah kesejahteraan rakyat akan segera terwujud.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang telah menerapkan system demokrasi yang nyaris utuh yakni dengan system “one man one vote”? Adakah para pemimpinnya telah memikirkan rakyat sebagaimana mestinya? Adakah para wakil rakyat yang dipilih telah melakukan fungsi pengawasannya secara baik dan benar?. Dan yang paling penting dari semua indikator tersebut, adakah tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi lebih baik?

Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung tingkat kesejahteraan, menjadikan Indonesia secara data memiliki kekuatan yang cukup baik. Ini berarti tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia dalam data dianggap sudah baik. Ketidakadilan cara ilmu ekonomi dalam menghitung angka-angka yang menentukan indikator kekuatan ekonomi sebuah Negara terletak pada penekannya hanya pada akumulasi total kekayaan seluruh rakyat dibagi jumlah penduduk. Artinya kekayaan seluruh rakyat baik yang superkaya sampai yang super miskin di jumlahkan. Tentu saja angkanya bisa sangat besar. Dan ketika dibagi dengan jumlah rakyat, tanpa memandang miskin dan kaya, maka jumlahnya bisa cukup besar. Inilah yang dalam ilmu ekonomi disebuat dengan tingkat penghasilan rata-rata penduduk. Kalau tingkat penghasilan rata-rata penduduk sebuah Negara besar, maka tingkat kesejahteraanya dianggap layak. Dari kajian ini, terlihat kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia masuk katagori baik-baik saja.

Sejumlah indikator ekonomi lainnya juga kurang lebih bermakna sama. Yang aterjadi adalah penjumlah total kekayaan dan kurang melihat pada fakta riil sampai ketingkat kondisi ekonomi masyarakat terbawah. Boleh saja rakyat mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin sulit terbeli. Atau ada begitu banyak kasus bunuh diri berlatar belakang kesulitan ekonomi. Tetapi semua fakta yang meragukan tingkat kesejahteraaan rakyat itu semua akan tidak berarti sama sekali ketika misalnya dalam hal cadangan devisa Negara cukup tinggi, atau jumlah arus modal yang masuk sangat besar.

Indikator-indikator ekonomi tersebut lalu membawa konsekuensi pada tertutupnya realitas paling nyata dari masalah tentang kesejahteraan. Sehingga ketika ditarik pada konteks keberhasilan system demokrasi di Indonesia, para pemimpin akan menyebut dengan bangga, bahwa Indonesia telah berhasil melaksanakan demokrasi. Kebanggaan semakin bertambah ketika pujian datang dari Negara-negara lain yang menempatkan Indonesia sebagai Negara demokrasi terbesar ke 3 yang pantas untuk dicontoh.

Ralatif amannya sejumlah pemilihan umum di Indonesia, memang menjadi fakta bahwa ternyata rakyat Indonesia mampu berdemokrasi dengan baik. Terjadi sejumlah konflik, namun mampu diatasi dan atau berlalu begitu saja. Semua pemilihan kepala daerah misalnya telah berhasil memilih kepala daerah dan meski ada gugatan-gugatan, toh tetap bisa dilantik dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai pemimpin. Demikian juga dengan wakil rakyat di DPRD, DPR dan DPD telah dipilih rakyat dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya.

Hanya saja kini kita sedang dihadapkan pada realitas yang sangat menyayat hati nurani kita, karena ternyata hamper semua pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara langsung justru gagal menjadi pemimpin sesungguhnya. Rakyat tidaklah menjadi perhatian utama para pemimpin karena sejumlah kasus-kasus korupsi telah menjerat mereka. Kalaupun tidak terungkap sebagai kasus, prilaku korup tetap bisa nampak karena nyaris kepentingan rakyat banyak diabaikan. Setelah menjadi pemimpin dan duduk dikursi empuk kekuasaan, prilaku mereka yang dipilih oleh rakyat secara langsung maupun tidak secara langsung tidak ada perbedaan kualitas. Pemimpin tetap saja terlalu sibuk dengan urusan rutin mereka dan gagal melakukan terobosan yang berarti dalam mengangkat harkat martabat rakyat yang dipimpinnya.

Janji-janji ketika kampanye tidak banyak yang direalisasikan. Bahkan terkesan dilupakan. Uniknya adalah, rakyat pun seakan-akan ikut lupa akan janji-janji pemimpin dimasa-masa kampanyenya. Tidak ada lagi yang mengingat apalagi berusaha untuk menagih.

Sementara itu para wakil rakyat yang juga dipilih langsung oleh rakyat menunjukkan prilaku yang tidak lebih baik. Kunjungan kerja kesana-kemari menghabiskan uang rakyat. Berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya dengan membuat aturan-aturan mengenai berbagai macam tunjangan-tunjangan. Kalaupun ada dari mereka yang berbicara, semuanya nyaris hanyalah suara kosong yang tidak pernah memiliki dampak apapun. Alih-alaih memikirkan rakyat banyak, para wakil rakyat sibuk menghitung dana-dana bantuan sosial yang akan diberikan kepada para konstituennya untuk menyenangkan hati mereka. Itupun kalau masih sempat akan dikorupsi juga. Dana bantuan social membangun jembatan di desa bisa jadi angka resminya mencapai Rp 100 juta. Lalu 50 persen atau bahkan lebih dimasukan kekantong oknum wakil rakyat dan sisanya baru benar-benar digunakan untuk membangun. Ini praktik yang umum, dan hanya wakil rakyat yang bernasib apes saja yang akan ketahuan. Itupun bisa jadi mereka tidak akan diapa-apakan oleh aparat hukum karena mereka punya uang untuk menyuap.

Inilah wajah demokrasi Indonesia hari ini. Boleh saja secara prosedural telah berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi secara substantif, masih sangat layak untuk dipertanyakan. Sistem demokrasi apapun apakah itu dipilih langsung rakyat dengan system one man one vote ataukah system perwakilan, watak manusia pemimpinnya tidak banyak berbeda. Hanya saja perbedaannya terletak pada biaya yang dikeluarkan dalam system demokrasi pemilihan kepala daerah langsung biayanya sangatlah tidak murah. Angkanya bisa mencapai puluhan hingga milyaran rupiah. Bahkan kalau ada gugatan dari calon yang kalah dan gugatanya menang, maka akan ada pemilihan ulang. Artinya dana yang harus dikeluarkan akan bertambah lagi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawa-Bali, Persaudaraan yang tidak Boleh Putus

Miras dalam Tradisi Masyarakat Bali

Dibalik Gonjang-Ganjing Migrasi Siaran TV Analog ke Digital, Ini Soal Bisnis Bung!!!