Denpasar, (benar-benar) Sorganya para Preman.
Kasus kekerasan dengan pelaku kelompok tertentu yang identik dengan preman kembali terjadi di Denpasar. Tidak tanggung-tanggung peristiwa terjadi di Sekolah Dwijendra di kawasan Kreneng yang berada tidak sampai 300 meter dari Markas Polisi Daerah Bali. Sekelompok massa dari sebuah organisasi bela diri menyerbu dan melakukan kekerasan terhadap dua orang satpam serta menantang perwira TNI yang hendak melerai (Bali Post, 1/9). Sungguh sebuah peristiwa yang sangat pantas mengundang keprihatinan kita bersama karena ternyata kekerasan oleh kelompok preman sama sekali tidak berkurang bahkan malah semakin menjadi-jadi.
Banyak catatan kekerasan melibatkan kelompok preman yang tidak saja mengakibatkan kerugian materi tetapi juga nyawa melayang. Kejadiannya bisa beruntun dan seolah-olah tak mampu dicegah oleh pihak keamanan. Tidak ada rasa takut sedikitpun bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan. Tidak takut akan akibat bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat kerugian di pihak lain. Bahkan para preman sepertinya tidak punya rasa takut akan tindakan hukum yang harus mereka tanggung. Seakan-akan ini negeri yang tidak memiliki hukum dan yang berlaku adalah hukum rimba.
Mengurai kekusutan persoalan premanisme di Kota Denpasar sebenarnya bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap tegas pihak aparat keamanan/kepolisian dan berani berada pada posisi diametral/berseberangan dengan kelompok preman. Ketegasan sikap ini sangatlah penting, mengingat sampai saat ini diakui atau tidak kelompok-kelompok preman yang ada di Denpasar memiliki kedekatan hubungan dengan sejumlah oknum kepolisian. Paling tidak para pentolan preman adalah orang-orang yang dikenal dan cukup dekat dengan petinggi kepolisian. Ini seperti menjadi rahasia umum, mengingat fakta bahwa sesungguhnya tidak sulit untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi "pemimpin" kelompok preman karena keberadaan mereka memang sangat terbuka dan mudah diketahui masyarakat. Bagi anda yang cukup dekat dengan kehidupan malam atau sering dugem di lokasi-lokasi semacam karaoke, mungkin anda akan disajikan fakta bahwa para preman dan oknum polisi sering berkaraoke bareng sambil menenggak minuman keras bahkan narkoba.
Kapolri Bambang Hendarso Danuri, pada masa awal dilantik pernah menyatakan perang terhadap para preman. Alhasil operasi menciduk para preman pun kemudian dilakukan di beberapa kota besar. Sampai saat ini masih cukup sering dilakukan operasi para preman, hanya saja yang ditangkap preman kelas teri semacam para pemalak dan bahkan para pengamen jalanan. Kepolisian Daerah Bali, tidak pernah terdengar melakukan operasi para preman dan ini cukup menjadi pertanda bahwa memang sejumlah petinggi Polisi di Bali memiliki kedekatan dengan para preman.
Kalau saja ada keberanian sikap untuk secara tegas berseberangan dengan para preman dalam artian tidak berkonco ria dengan para preman, maka kepolisian akan bisa bersikap jauh lebih tegas. Pengawasan atas organisasi Preman bisa dengan mudah dilakukan dan sedikit saja ada gerakan yang mencurigakan polisi bisa mengambil langkah pencegahan. Harusnya kepolisian daerah bali khusunya mereka yang ada dalam wilayah tugasnya yakni Polwil Kota Denpasar bisa dengan mudah mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh para preman.
Pada sisi lain, kelompok preman juga merupakan bagian yang sering dimanfaatkan dalam kepentingan politik bagi sejumlah elite partai politik. Bahkan tidak sedikit elite parpol di Denpasar yang mengandalkan kelompok-kelompok preman untuk menjaga kekuasaan dan menjamin kekuasaannya tidak diganggu gugat pihak lain. Sebenarnya ini merupkan bagian dari modus yang lazim dipergunakan dimasa orde baru. Golkar ketika itu tidak segan-segan merekrut pentolan preman untuk menjadi orang penting di Golkar bahkan mencalonkan mereka sebagai wakil rakyat. Sejumlah orang yang dikenal sebagai tokohnya para preman memang tercatat pernah menjabat sebagai wakil rakyat, misalnya saja Minggik dan ada lagi nama-nama lainnya. Ironisnya para era reformasi, praktik merangkul para preman tidak berhenti, justru semakin parah. Jika pada era Golkar pimpinannya masih dipegang orang-orang yang realtif intelek, maka diera refromasi saat PDI P berjaya, maka pimpinan partainya adalah preman itu sendiri.
Cara merangkul dan mengakomodir kelompok preman untuk kepentingan politik sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Karena itulah, dulu diera awal tahun 2000 an ketika Walikota Denpasar (Puspoyoga) membentuk apa yang dinamakan Forum Peduli Denpasar (FPD), saya sudah melihat akan terjadi dampak buruk dalam jangka panjang. "Melegalkan" para preman amatlah sangat tidak bijak dan ini merupakan pilihan yang sangat fatal akibatnya. Faktanya memang demikian. Tindakan kekerasanpun kemudian sama sekali tidak terhindarkan. Peristiwa di era itu yang paling saya ingat adalah tindakan FPD yang melakukan teror kepada salah seorang anggota DPRD Kota dari PAN yang berseberangan dengan Walikota. Lalu masa-masa berikutnya, dengan silih berganti peristiwa kekerasanpun terjadi oleh kelompok-kelompok preman yang digalang oleh para elite-elite politik.
Atas sejumlah fenomena diatas, maka dimasa mendatang masih akan sangat sulit berharap bahwa tindakan premanisme akan segera berhenti di kota Denpasar. Selama kepolisian melalui oknum-oknumnya tetap berkonco ria dengan para preman, dan para elite parpol tetap "menghidupi" para preman, maka premanisme akan tetap merajalela. Ini belum lagi kalau kita melihat betapa kehidupan masyrakat kota Denpasar terutama yang merupakan penduduk Asli Denpasar, kini sudah sangat terdesak diberbagai bidang. Secara ekonomi mereka dikalahkan oleh para pendatang yang jauh lebih ulet dan tekun bekerja. Sementara pemuda-pemuda Denpasar semakin hari menjadi semakin malas, jobless (pengangguran) tetapi memiliki keinginan untuk bisa hidup enak terus. Lingkungan yang semakin permisif juga menjadikan pemuda-pemuda Denpasar semakin banyak yang tidak terkendali. Meminum minuman keras misalnya menjadi pemandangan yang dianggap lumrah dan wajar. Tak satupun dari kita yang mampu menghentikannya. Dan mungkin tidak ada setupun dari kita termasuk para parat keamanan dan para pejabat pemerintahan apakah itu lurah, camat, atau walikota yang mampu mengatasi masalah ini. Denpasar akan tetap menjadi sorganya bagi para preman.
Banyak catatan kekerasan melibatkan kelompok preman yang tidak saja mengakibatkan kerugian materi tetapi juga nyawa melayang. Kejadiannya bisa beruntun dan seolah-olah tak mampu dicegah oleh pihak keamanan. Tidak ada rasa takut sedikitpun bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan. Tidak takut akan akibat bahwa apa yang mereka lakukan akan membuat kerugian di pihak lain. Bahkan para preman sepertinya tidak punya rasa takut akan tindakan hukum yang harus mereka tanggung. Seakan-akan ini negeri yang tidak memiliki hukum dan yang berlaku adalah hukum rimba.
Mengurai kekusutan persoalan premanisme di Kota Denpasar sebenarnya bisa dilakukan dengan menunjukkan sikap tegas pihak aparat keamanan/kepolisian dan berani berada pada posisi diametral/berseberangan dengan kelompok preman. Ketegasan sikap ini sangatlah penting, mengingat sampai saat ini diakui atau tidak kelompok-kelompok preman yang ada di Denpasar memiliki kedekatan hubungan dengan sejumlah oknum kepolisian. Paling tidak para pentolan preman adalah orang-orang yang dikenal dan cukup dekat dengan petinggi kepolisian. Ini seperti menjadi rahasia umum, mengingat fakta bahwa sesungguhnya tidak sulit untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi "pemimpin" kelompok preman karena keberadaan mereka memang sangat terbuka dan mudah diketahui masyarakat. Bagi anda yang cukup dekat dengan kehidupan malam atau sering dugem di lokasi-lokasi semacam karaoke, mungkin anda akan disajikan fakta bahwa para preman dan oknum polisi sering berkaraoke bareng sambil menenggak minuman keras bahkan narkoba.
Kapolri Bambang Hendarso Danuri, pada masa awal dilantik pernah menyatakan perang terhadap para preman. Alhasil operasi menciduk para preman pun kemudian dilakukan di beberapa kota besar. Sampai saat ini masih cukup sering dilakukan operasi para preman, hanya saja yang ditangkap preman kelas teri semacam para pemalak dan bahkan para pengamen jalanan. Kepolisian Daerah Bali, tidak pernah terdengar melakukan operasi para preman dan ini cukup menjadi pertanda bahwa memang sejumlah petinggi Polisi di Bali memiliki kedekatan dengan para preman.
Kalau saja ada keberanian sikap untuk secara tegas berseberangan dengan para preman dalam artian tidak berkonco ria dengan para preman, maka kepolisian akan bisa bersikap jauh lebih tegas. Pengawasan atas organisasi Preman bisa dengan mudah dilakukan dan sedikit saja ada gerakan yang mencurigakan polisi bisa mengambil langkah pencegahan. Harusnya kepolisian daerah bali khusunya mereka yang ada dalam wilayah tugasnya yakni Polwil Kota Denpasar bisa dengan mudah mencegah terjadinya tindakan kekerasan oleh para preman.
Pada sisi lain, kelompok preman juga merupakan bagian yang sering dimanfaatkan dalam kepentingan politik bagi sejumlah elite partai politik. Bahkan tidak sedikit elite parpol di Denpasar yang mengandalkan kelompok-kelompok preman untuk menjaga kekuasaan dan menjamin kekuasaannya tidak diganggu gugat pihak lain. Sebenarnya ini merupkan bagian dari modus yang lazim dipergunakan dimasa orde baru. Golkar ketika itu tidak segan-segan merekrut pentolan preman untuk menjadi orang penting di Golkar bahkan mencalonkan mereka sebagai wakil rakyat. Sejumlah orang yang dikenal sebagai tokohnya para preman memang tercatat pernah menjabat sebagai wakil rakyat, misalnya saja Minggik dan ada lagi nama-nama lainnya. Ironisnya para era reformasi, praktik merangkul para preman tidak berhenti, justru semakin parah. Jika pada era Golkar pimpinannya masih dipegang orang-orang yang realtif intelek, maka diera refromasi saat PDI P berjaya, maka pimpinan partainya adalah preman itu sendiri.
Cara merangkul dan mengakomodir kelompok preman untuk kepentingan politik sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Karena itulah, dulu diera awal tahun 2000 an ketika Walikota Denpasar (Puspoyoga) membentuk apa yang dinamakan Forum Peduli Denpasar (FPD), saya sudah melihat akan terjadi dampak buruk dalam jangka panjang. "Melegalkan" para preman amatlah sangat tidak bijak dan ini merupakan pilihan yang sangat fatal akibatnya. Faktanya memang demikian. Tindakan kekerasanpun kemudian sama sekali tidak terhindarkan. Peristiwa di era itu yang paling saya ingat adalah tindakan FPD yang melakukan teror kepada salah seorang anggota DPRD Kota dari PAN yang berseberangan dengan Walikota. Lalu masa-masa berikutnya, dengan silih berganti peristiwa kekerasanpun terjadi oleh kelompok-kelompok preman yang digalang oleh para elite-elite politik.
Atas sejumlah fenomena diatas, maka dimasa mendatang masih akan sangat sulit berharap bahwa tindakan premanisme akan segera berhenti di kota Denpasar. Selama kepolisian melalui oknum-oknumnya tetap berkonco ria dengan para preman, dan para elite parpol tetap "menghidupi" para preman, maka premanisme akan tetap merajalela. Ini belum lagi kalau kita melihat betapa kehidupan masyrakat kota Denpasar terutama yang merupakan penduduk Asli Denpasar, kini sudah sangat terdesak diberbagai bidang. Secara ekonomi mereka dikalahkan oleh para pendatang yang jauh lebih ulet dan tekun bekerja. Sementara pemuda-pemuda Denpasar semakin hari menjadi semakin malas, jobless (pengangguran) tetapi memiliki keinginan untuk bisa hidup enak terus. Lingkungan yang semakin permisif juga menjadikan pemuda-pemuda Denpasar semakin banyak yang tidak terkendali. Meminum minuman keras misalnya menjadi pemandangan yang dianggap lumrah dan wajar. Tak satupun dari kita yang mampu menghentikannya. Dan mungkin tidak ada setupun dari kita termasuk para parat keamanan dan para pejabat pemerintahan apakah itu lurah, camat, atau walikota yang mampu mengatasi masalah ini. Denpasar akan tetap menjadi sorganya bagi para preman.
Komentar