SAATNYA RAKYAT BANGKIT, MELAWAN!!!!
Pajak dipungut untuk membiayai sebuah pemerintahan. Pajak jelas-jelas adalah hasil kerja keras rakyat yang dipungut oleh pemerintahan sebuah negara. Tidak mungkin sebuah pemerintahan bisa berjalan tanpa adanya pajak. Gaji pegawai negeri dibiayai oleh pajak. Pembanguan infrastruktur untuk kepentingan rakyat lebih banyak dibangun dari uang pajak. Tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi jika rakyat tidak mau membayar pajak. Mungkin sebuah pemerintahan akan lumpuh. Namun negara punya instrument pemaksa, agar rakyat mau bayar pajak. Yang tidak mau bayar pajak, bisa diadili dan dilakukan penyitaan oleh negara.
Rakyat sesungguhnya tidak perlu keberatan membayar pajak karena prosentase pajak dari penghasilan jelas kecil. Dan rakyatpun sesungguhnya sangat sadar bahwa pajak memang merupakan kewajiban. Jika rakyat bisa hidup sejahtera, membayar pajak bukanlah perkara sulit. Tanpa dipaksapun mungkin rakyat akan dengan rela membayar pajak.
Tetapi apabila sebuah pemerintahan terlalu korup, maka membayar pajak bagi rakyat akan menjadi sangat meragukan. Bayangkan jika perasan keringat rakyat dipergunakan hanya untuk membiayai kepentingan sosial para pejabat dan aparat negara dengan jalan korup. Setiap tahun mungkin ada trilyunan rupiah uang rakyat lewat pajak yang dikorup oleh pejabat negara dan bawahannya. Sebagai negara yang terkorup di Asia, maka jumlah uang pajak yang di 'makan" dengan cara tidak halal oleh para pejabat negara dan bawahannya pastilah tinggi. Sebenarnya ini bukan menjadi rahasia lagi, karena kasus korupsi sudah banyak terungkap dan banyak pejabat negara yang telah dipenjara. Hanya saja tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada pengurangan jumlah korupsi di Indonesia. Alih-alih berkurang, tingkat korupsi semakin merajalela dan terjadi disemua lapisan tataran birokrasi pemerintahan.
Kasus pengungkapan makelar kasus oleh Susno Duadji yang lalu menyeret orang-orang di Ditjen Pajak, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Cerita bagaimana korupnya para pegawai kantor pajak sudah cukup lama berhembus. Kantor Pajak dikenal sebagai kantor "basah" bahkan mungkin sangat "becek". Pehawai pajak kalau ada yang hidupnya pas-pas an maka jelas akan menjadi bahan tertawaan para tetangganya. Jadi kalau ada orang jujur di Kantor Pajak maka segera yang bersangkutan akan dikatagorikan sebagai orang aneh. Realitas ini menjadi pembenar bagi pegawai pajak untuk berbuat tidak jujur. Cobalah menanyakan kepada seorang yang anda temui di jalan, tentang apakah percaya dengan pegawai di kantor pajak orangnya jujur-jujur? jawaban yang akan anda dapatkan pastilah "tidak percaya".
Tetapi selama ini rakyat tidak bisa berbuat banyak, karena pegawai pajak yang korup sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Ada permakluman di pikiran rakyat tentang tindak tanduk oknum pegawai pajak yang rakus melakukan korupsi.
Lalu tentang Gayus Tambunan yang namanya menjadi populer setelah Susno "bernyanyi" mungkin bisa dipergunakan sebagai cerminan dari para pejabat dan pegawai di kantor pajak. Sulit membantah jika seorang pegawai golongan III A bisa memiliki kekayaan dengan besar hingga mencapai puluhan milyar rupiah. Menjadi sangat menarik untuk dilakukan "Pembongkaran" secara total kepada para pejabat dan pegawai pajak. Kekayaan mereka perlu diperiksa dan diumumkan kepada publik. Adakah kekayaan mereka memang wajar atau tidak. Sebagai institusi yang mengumpulkan uang rakyat melalui pajak, kantor pajak harus benar-benar dibersihkan.
Tanpa adanya "pembersihan" di kantor pajak, maka rakyat haruslah melakukan pembangkangan nasional dengan tidak membayar pajak. Kalau kemudian pembangkangan ini membuat rakyat di penjara, mari kita dipenjara beramai-ramai sehingga penjara menjadi penuh dan membuat pemerintahan ini kolaps.
Sudah cukup lama rakyat Indonesia menjadi bulan-bulanan para pejabat pemerintahan. Sudah terlalu banyak uang rakyat yang "dimakan" dengan demikian rakusnya oleh pejabat pemerintahan. Sepertinya tidak bisa lagi diberikan ruang permakluman karena seluruh institusi negara saat ini sudah diselimuti dengan tindakan-tindakan korup. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor pajak, pemerintahan daerah, lembaga kepresidenan, BUMN, BUMD, bahkan sampai kantor desa dan kelurahanpun sudah dikotori oleh korupsi. SAATNYA RAKYAT BANGKIT, MELAWAN!!!
Rakyat sesungguhnya tidak perlu keberatan membayar pajak karena prosentase pajak dari penghasilan jelas kecil. Dan rakyatpun sesungguhnya sangat sadar bahwa pajak memang merupakan kewajiban. Jika rakyat bisa hidup sejahtera, membayar pajak bukanlah perkara sulit. Tanpa dipaksapun mungkin rakyat akan dengan rela membayar pajak.
Tetapi apabila sebuah pemerintahan terlalu korup, maka membayar pajak bagi rakyat akan menjadi sangat meragukan. Bayangkan jika perasan keringat rakyat dipergunakan hanya untuk membiayai kepentingan sosial para pejabat dan aparat negara dengan jalan korup. Setiap tahun mungkin ada trilyunan rupiah uang rakyat lewat pajak yang dikorup oleh pejabat negara dan bawahannya. Sebagai negara yang terkorup di Asia, maka jumlah uang pajak yang di 'makan" dengan cara tidak halal oleh para pejabat negara dan bawahannya pastilah tinggi. Sebenarnya ini bukan menjadi rahasia lagi, karena kasus korupsi sudah banyak terungkap dan banyak pejabat negara yang telah dipenjara. Hanya saja tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada pengurangan jumlah korupsi di Indonesia. Alih-alih berkurang, tingkat korupsi semakin merajalela dan terjadi disemua lapisan tataran birokrasi pemerintahan.
Kasus pengungkapan makelar kasus oleh Susno Duadji yang lalu menyeret orang-orang di Ditjen Pajak, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Cerita bagaimana korupnya para pegawai kantor pajak sudah cukup lama berhembus. Kantor Pajak dikenal sebagai kantor "basah" bahkan mungkin sangat "becek". Pehawai pajak kalau ada yang hidupnya pas-pas an maka jelas akan menjadi bahan tertawaan para tetangganya. Jadi kalau ada orang jujur di Kantor Pajak maka segera yang bersangkutan akan dikatagorikan sebagai orang aneh. Realitas ini menjadi pembenar bagi pegawai pajak untuk berbuat tidak jujur. Cobalah menanyakan kepada seorang yang anda temui di jalan, tentang apakah percaya dengan pegawai di kantor pajak orangnya jujur-jujur? jawaban yang akan anda dapatkan pastilah "tidak percaya".
Tetapi selama ini rakyat tidak bisa berbuat banyak, karena pegawai pajak yang korup sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Ada permakluman di pikiran rakyat tentang tindak tanduk oknum pegawai pajak yang rakus melakukan korupsi.
Lalu tentang Gayus Tambunan yang namanya menjadi populer setelah Susno "bernyanyi" mungkin bisa dipergunakan sebagai cerminan dari para pejabat dan pegawai di kantor pajak. Sulit membantah jika seorang pegawai golongan III A bisa memiliki kekayaan dengan besar hingga mencapai puluhan milyar rupiah. Menjadi sangat menarik untuk dilakukan "Pembongkaran" secara total kepada para pejabat dan pegawai pajak. Kekayaan mereka perlu diperiksa dan diumumkan kepada publik. Adakah kekayaan mereka memang wajar atau tidak. Sebagai institusi yang mengumpulkan uang rakyat melalui pajak, kantor pajak harus benar-benar dibersihkan.
Tanpa adanya "pembersihan" di kantor pajak, maka rakyat haruslah melakukan pembangkangan nasional dengan tidak membayar pajak. Kalau kemudian pembangkangan ini membuat rakyat di penjara, mari kita dipenjara beramai-ramai sehingga penjara menjadi penuh dan membuat pemerintahan ini kolaps.
Sudah cukup lama rakyat Indonesia menjadi bulan-bulanan para pejabat pemerintahan. Sudah terlalu banyak uang rakyat yang "dimakan" dengan demikian rakusnya oleh pejabat pemerintahan. Sepertinya tidak bisa lagi diberikan ruang permakluman karena seluruh institusi negara saat ini sudah diselimuti dengan tindakan-tindakan korup. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor pajak, pemerintahan daerah, lembaga kepresidenan, BUMN, BUMD, bahkan sampai kantor desa dan kelurahanpun sudah dikotori oleh korupsi. SAATNYA RAKYAT BANGKIT, MELAWAN!!!
Komentar