Tragedi Demokrasi di Tabanan
Tabanan, sebuah kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padinya Bali. Ini karena tanah pertaniannya membentang luas dan tanahya subur. Namun demikian tidak berarti sumber daya manusia di Tabanan hanya mampu menjadi petani. Sepertinya orang Tabanan sejak dimasa lalu cukup sadar akan pentingnya pendidikan. Faktanya tidak sedikit, dosen, profesor atau dokter-dokter ahli di Bali yang merupakan kelahiran kabupaten Tabanan. Ini membuktikan bahwa intelektualitas orang Tabanan tidak bisa dianggap sebelah mata.
Melek pendidikan dan intelektualitas yang lumayan, mestinya dmenjadikan emokrasi di Tabanan bisa jauh lebih baik dibandingkan apa yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan pemilu terutama pemilihan kepala daerah langsung. Praktik-praktik politik di Tabanan logikanya bisa mengedepankan etika dan moralitas yang tinggi. Namun faktanya, praktik politik yang terjadi cenderung kasar dan sangat murahan. Bagaimana tidak kasar dan murahan kalau cara-cara yang ditempuh sejumlah elite politik terutama dari partai yang berkuasa jauh dari inteletualitas.
Dimulai dengan adanya pemaksaan keluarnya Rekomendasi jilid II dari PDIP yang penuh dengan intrik dan alasan-alasan yang kurang bisa diterima logika awam. Lalu kedangkalan cara berpolitik muncul sampai pada tingkat pengenaan denda dan sanksi adat jika masyrakat di sebuah banjar tidak memilih calon bupati yang disepakati.
Seperti yang diberitakan Bali Post edisi Rabu 7 April 2010. Rapat banjar Yeh Gangga Sudimara Tabanan memutuskan bahwa warga yang tidak memilih paket Eka-Jaya akan dikenakan denda Rp 4 juta dan sanksi Adat. Ini merupakan kesepakatan "super Gila" yang sangat memalukan bagi demokrasi di Indonesia bahkan dunia. Sepertinya para pemimpin di Banjar Yeh Gangga ini sudah kehilangan akan sehat mereka sehingga berbalik menjadi manusia-manusia purba yang sama sekali tidak memiliki kesadaran logika. Alasan utama yang disampaikan adalah karena adanya kepentingan untuk menjaga keutuhan dan keamanan daerah. Jika ada yang memilih calon lain, ditakutkan akan terjadi gesekan. Alasan yang sebenarnya tidak relevan lagi diajukan ketika sistem demokrasi sangat menekankan pada kebebesan untuk menentukan pilihan.
Ini benar-benar tragedi bagi demokrasi di Bali yang selama kurun waktu 10 tahun relatif menunjukkan perkembangan kedewasaan yang menggembirakan. Seharusnya Banjar tidak lagi dipergunakan sebagai wadah politik kepentingan salah satu kekuatan yang ingin berkuasa. Banjar mestinya dimurnikan atau dibebaskan dari kepentingan politik. Pelajaran dimasa lalu terutama pada era Orba mestinya menjadikan para pemimpin adat di Bali lebih terbuka. Kemandirian Banjar secara adat adalah kekuatan yang diakui dan harusnya ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.
Pada sisi lain, prilaku para elite politik yang memanfaatkan Banjar sebagai mesin politiknya sangatlah tiodak terhormat. Karena itu kualitas atau kadar kepemimpinan elite politik tersebut sangat patut untuk dipertanyakan. Bagaimana mungkin seorang calon Bupati bisa membiarkan pilihan terhadap dirinya adalah pilihan karena keterpaksaan? Jika saja masih ada nurani di calon Bupati tersebut, maka ia akan meminta dengan tegas bahwa kesepakatan Banjar Yeh Gangga Sudimara tabanan tersebut tidak bisa diterima. Biarlah warga Tabanan memilih dengan bebas, berdasarkan pilihan mereka masing-masing karena pilihan yang tanpa keterpaksaan ini akan menjadikan pemimpin dihormati rakyatnya bukan ditakuti.
Pemimpin yang menggunakan cara-cara otoriter adalah pemimpin yang memalukan. Apalagi pemimpin yang menggunakan cara-cara kekerasan, maka semakin rendahlah kualitas kepemimpinannya. Hanya pemimpin yang berpikir dengan cara preman yang mengambil jalan pemaksaan. Masyarakat Tabanan yang merupakan masyrakat terdidik harus sadar bahwa cara-cara pemimpin untuk menjadi pemimpin mencerminkan kualitas pribadi pemimpin tersebut. Tidak ada tempat bagi calon pemimpin yang berjiwa preman dalam alam demokrasi yang bebas. Tetapi faktanya memang lain, masyrakat Tabanan nyatanya merasa lebih nyaman meski dipimpin oleh pemimpin yang kualitasnya teramat meragukan.
Melek pendidikan dan intelektualitas yang lumayan, mestinya dmenjadikan emokrasi di Tabanan bisa jauh lebih baik dibandingkan apa yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan pemilu terutama pemilihan kepala daerah langsung. Praktik-praktik politik di Tabanan logikanya bisa mengedepankan etika dan moralitas yang tinggi. Namun faktanya, praktik politik yang terjadi cenderung kasar dan sangat murahan. Bagaimana tidak kasar dan murahan kalau cara-cara yang ditempuh sejumlah elite politik terutama dari partai yang berkuasa jauh dari inteletualitas.
Dimulai dengan adanya pemaksaan keluarnya Rekomendasi jilid II dari PDIP yang penuh dengan intrik dan alasan-alasan yang kurang bisa diterima logika awam. Lalu kedangkalan cara berpolitik muncul sampai pada tingkat pengenaan denda dan sanksi adat jika masyrakat di sebuah banjar tidak memilih calon bupati yang disepakati.
Seperti yang diberitakan Bali Post edisi Rabu 7 April 2010. Rapat banjar Yeh Gangga Sudimara Tabanan memutuskan bahwa warga yang tidak memilih paket Eka-Jaya akan dikenakan denda Rp 4 juta dan sanksi Adat. Ini merupakan kesepakatan "super Gila" yang sangat memalukan bagi demokrasi di Indonesia bahkan dunia. Sepertinya para pemimpin di Banjar Yeh Gangga ini sudah kehilangan akan sehat mereka sehingga berbalik menjadi manusia-manusia purba yang sama sekali tidak memiliki kesadaran logika. Alasan utama yang disampaikan adalah karena adanya kepentingan untuk menjaga keutuhan dan keamanan daerah. Jika ada yang memilih calon lain, ditakutkan akan terjadi gesekan. Alasan yang sebenarnya tidak relevan lagi diajukan ketika sistem demokrasi sangat menekankan pada kebebesan untuk menentukan pilihan.
Ini benar-benar tragedi bagi demokrasi di Bali yang selama kurun waktu 10 tahun relatif menunjukkan perkembangan kedewasaan yang menggembirakan. Seharusnya Banjar tidak lagi dipergunakan sebagai wadah politik kepentingan salah satu kekuatan yang ingin berkuasa. Banjar mestinya dimurnikan atau dibebaskan dari kepentingan politik. Pelajaran dimasa lalu terutama pada era Orba mestinya menjadikan para pemimpin adat di Bali lebih terbuka. Kemandirian Banjar secara adat adalah kekuatan yang diakui dan harusnya ditempatkan pada posisi yang sebenarnya.
Pada sisi lain, prilaku para elite politik yang memanfaatkan Banjar sebagai mesin politiknya sangatlah tiodak terhormat. Karena itu kualitas atau kadar kepemimpinan elite politik tersebut sangat patut untuk dipertanyakan. Bagaimana mungkin seorang calon Bupati bisa membiarkan pilihan terhadap dirinya adalah pilihan karena keterpaksaan? Jika saja masih ada nurani di calon Bupati tersebut, maka ia akan meminta dengan tegas bahwa kesepakatan Banjar Yeh Gangga Sudimara tabanan tersebut tidak bisa diterima. Biarlah warga Tabanan memilih dengan bebas, berdasarkan pilihan mereka masing-masing karena pilihan yang tanpa keterpaksaan ini akan menjadikan pemimpin dihormati rakyatnya bukan ditakuti.
Pemimpin yang menggunakan cara-cara otoriter adalah pemimpin yang memalukan. Apalagi pemimpin yang menggunakan cara-cara kekerasan, maka semakin rendahlah kualitas kepemimpinannya. Hanya pemimpin yang berpikir dengan cara preman yang mengambil jalan pemaksaan. Masyarakat Tabanan yang merupakan masyrakat terdidik harus sadar bahwa cara-cara pemimpin untuk menjadi pemimpin mencerminkan kualitas pribadi pemimpin tersebut. Tidak ada tempat bagi calon pemimpin yang berjiwa preman dalam alam demokrasi yang bebas. Tetapi faktanya memang lain, masyrakat Tabanan nyatanya merasa lebih nyaman meski dipimpin oleh pemimpin yang kualitasnya teramat meragukan.
Komentar